Pemprov Kepri Siapkan Lahan 10 Hektare untuk Sekolah Rakyat di Pulau Dompak

Pemerintah Provinsi Kepri telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Pulau Dompak, Tanjungpinang, untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, guna menampung siswa kurang mampu dan berprestasi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan dengan menyiapkan lahan seluas sepuluh hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kepri, Burhanudin, pada Kamis lalu. Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu di Provinsi Kepulauan Riau.

Lokasi lahan yang telah disiapkan berada di bundaran pertama setelah Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Lahan seluas sepuluh hektare ini terbagi menjadi dua bagian, masing-masing lima hektare di sisi barat dan lima hektare di sisi selatan bundaran. Pemprov Kepri berperan dalam menyediakan lahan, sementara pembangunan gedung Sekolah Rakyat akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Usulan pembangunan Sekolah Rakyat ini telah diajukan Pemprov Kepri kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Usulan tersebut mencakup rencana kapasitas sekolah yang diharapkan mampu menampung hingga 1.000 siswa SMA. Kurikulum dan tenaga pendidik akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan, memastikan kualitas pendidikan yang diberikan.

Sekolah Rakyat yang direncanakan ini dikhususkan bagi siswa SMA yang berasal dari keluarga kurang mampu. "Sekolah rakyat ini khusus untuk orang tidak mampu, khusus tingkat SMA," ungkap Burhanudin. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah untuk pemerataan kesempatan pendidikan, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dukungan lebih.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi siswa kurang mampu di Kepri. Dengan kapasitas yang besar, sekolah ini berpotensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, rencana ini juga selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih membutuhkan perhatian lebih.

Tidak hanya Sekolah Rakyat, Pemprov Kepri juga telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare di lokasi yang sama untuk pembangunan Sekolah Garuda. Sekolah ini dirancang sebagai sekolah berasrama atau boarding school yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, memperkirakan pembangunan Sekolah Garuda akan membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar yang bersumber dari APBN. Sekolah ini akan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Sarana dan prasarananya disiapkan dulu, baru bicara soal kuota siswanya," ujar Burhanudin mengenai Sekolah Garuda. Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov Kepri memprioritaskan penyediaan fasilitas yang memadai sebelum menentukan jumlah siswa yang akan diterima.

Berbeda dengan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda akan fokus pada pengembangan potensi siswa berprestasi melalui sistem boarding school yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk mencapai prestasi akademik dan non-akademik yang lebih optimal.

Kedua proyek pembangunan sekolah ini menandakan komitmen Pemprov Kepri untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kepri, baik bagi siswa kurang mampu maupun siswa berprestasi. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan kedua sekolah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.