Pemprov Papua Komitmen Percepat Pembangunan Inklusif, Fokus pada Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif

Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mempercepat pembangunan inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada program 'Papua sehat, cerdas, dan produktif'.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, berkolaborasi dengan sembilan kabupaten dan kota, menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan inklusif di wilayah tersebut. Langkah ini diyakini krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) menjadi kunci dalam memastikan kebijakan daerah benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat Papua.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Suzana Wanggai, menekankan pentingnya kelancaran program-program pembangunan yang telah disepakati, meskipun kondisi fiskal Provinsi Papua mengalami penurunan. "Meski kondisi fisikal Provinsi Papua mengalami penurunan namun program-program kesejahteraan bagi masyarakat harus terus dijalankan," tegasnya dalam sebuah pernyataan di Jayapura, Rabu (30/4).

Musrenbang, menurut Suzana, merupakan kegiatan strategis untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini menghasilkan 90 program usulan, dengan 40 program tidak direkomendasikan dan 50 program lainnya direkomendasikan untuk diusulkan pada musrenbang nasional. Ke-50 program yang direkomendasikan ini selaras dengan visi pembangunan 'Papua sehat, cerdas, dan produktif'.

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Papua, Jimmy AY Thesia, menjelaskan bahwa hasil Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Papua 2026 dan Otonomi Khusus (Otsus) tetap berpedoman pada visi 'Papua sehat, cerdas, dan produktif'. Hal ini memastikan pembangunan inklusif dapat berjalan efektif dan terarah.

Fokus pembangunan diarahkan pada dua sektor ekonomi utama. Sektor pertama berpusat di wilayah adat Saereri, khususnya Kabupaten Biak. Sektor kedua menekankan pada ekonomi hijau di Kabupaten Mamberamo Raya dan Keerom. Kedua sektor ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di Papua.

Pemilihan fokus pada sektor-sektor ini menunjukkan komitmen Pemprov Papua untuk mengembangkan potensi daerah secara berkelanjutan dan memperhatikan kearifan lokal. Dengan demikian, pembangunan inklusif tidak hanya meningkatkan angka-angka ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara menyeluruh.

Ke-50 program yang direkomendasikan dalam Musrenbang tersebut akan diusulkan ke tingkat nasional. Program-program ini diharapkan dapat mendapatkan dukungan dan pendanaan yang memadai untuk implementasinya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pembangunan menjadi kunci keberhasilan program-program tersebut.

Pemprov Papua juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan juga sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan keberhasilan pembangunan inklusif di Papua.

Selain itu, Pemprov Papua juga akan terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Papua. SDM yang berkualitas dan terampil merupakan kunci keberhasilan pembangunan di segala sektor. Investasi pada pendidikan dan pelatihan akan menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kapasitas SDM di Papua.

Musrenbang RKPD Papua 2026 dan Otonomi Khusus yang ditutup oleh Penjabat Sekda Provinsi Papua, Suzana Wanggai, di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Rabu (30/4), menandai langkah penting dalam mewujudkan komitmen percepatan pembangunan inklusif di Papua. Fokus pada visi 'Papua sehat, cerdas, dan produktif' diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Papua dan mengurangi kesenjangan pembangunan.