Pemprov Papua Tengah Prioritaskan Kesehatan Warga Binaan: 226 Warga Lapas Nabire Terima Kartu KO Sehat

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyerahkan Kartu Otonomi Khusus Sehat (KO Sehat) dan satu unit ambulans kepada 226 warga binaan Lapas Kelas IIB Nabire, sebagai bentuk komitmen pemerataan akses layanan kesehatan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menunjukkan komitmennya dalam pemerataan akses layanan kesehatan dengan menyerahkan Kartu Otonomi Khusus Sehat (KO Sehat) kepada 226 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire. Penyerahan bantuan ini dilakukan pada tanggal 1 Mei 2024 di Nabire, Papua Tengah. Selain kartu KO Sehat, Pemprov juga memberikan satu unit mobil ambulans untuk mendukung layanan kesehatan di Lapas tersebut.

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dalam siaran persnya menekankan pentingnya akses kesehatan bagi seluruh warga, termasuk warga binaan. "Khusus untuk warga binaan di Lapas, mereka layak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik," tegasnya. Beliau juga menyatakan bahwa warga binaan memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum untuk mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah.

Program ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemprov Papua Tengah untuk memastikan seluruh warganya, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan kesehatan yang layak dan gratis. Penyerahan bantuan ini juga merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat di Papua Tengah.

Kartu KO Sehat yang diberikan kepada warga binaan Lapas Nabire merupakan bagian dari program pelayanan kesehatan gratis yang diluncurkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah sejak tahun 2023. Program ini dirancang untuk melengkapi layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP) di wilayah tersebut.

Dengan adanya kartu ini, warga binaan Lapas Nabire dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan program KO Sehat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan warga binaan selama menjalani masa pembinaan.

Pemprov Papua Tengah berencana untuk melanjutkan bantuan serupa ke Lapas Kelas IIB Nabire di masa mendatang. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan memastikan kesetaraan akses kesehatan bagi seluruh warga, termasuk mereka yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain Kartu KO Sehat, Pemprov Papua Tengah juga menyerahkan satu unit mobil ambulans kepada Lapas Kelas IIB Nabire. Ambulans ini akan sangat membantu dalam memberikan layanan kesehatan darurat dan transportasi pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap jika dibutuhkan.

Kehadiran ambulans ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi layanan kesehatan di Lapas Nabire, sehingga warga binaan dapat memperoleh penanganan medis yang cepat dan tepat waktu. Ini merupakan bagian penting dari upaya Pemprov Papua Tengah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dengan adanya ambulans ini, diharapkan akses layanan kesehatan darurat bagi warga binaan akan lebih mudah dan cepat. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov Papua Tengah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan merata bagi seluruh warganya.

Pemberian ambulans ini juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kondisi kesehatan warga binaan. Dengan adanya fasilitas transportasi medis yang memadai, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya komplikasi kesehatan akibat keterlambatan penanganan medis.

Penyerahan Kartu KO Sehat dan ambulans kepada Lapas Kelas IIB Nabire dan Lapas Kelas IIB Timika merupakan bukti nyata komitmen Pemprov Papua Tengah dalam pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh warganya. Program ini menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan kebutuhan kesehatan semua lapisan masyarakat, termasuk warga binaan.

Pemprov Papua Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memastikan akses yang mudah dan merata bagi seluruh warga. Ke depannya, diharapkan akan ada lebih banyak program dan bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Papua Tengah.

Dengan adanya program ini, diharapkan warga binaan dapat menjalani masa pembinaan dengan kondisi kesehatan yang terjaga dan terjamin. Hal ini juga akan mendukung proses reintegrasi mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Langkah Pemprov Papua Tengah ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal akses kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga Papua Tengah.