Pemprov Sulut Gandeng Kemendukbangga Tingkatkan Kualitas SDM dan Tekan Stunting

Pemprov Sulut bersinergi dengan Kemendukbangga untuk tingkatkan SDM melalui program pembangunan kependudukan dan percepatan penurunan stunting di Sulawesi Utara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memperkuat kerja sama dengan Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Sulawesi Utara. Sinergi ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah dengan populasi lebih dari 2,6 juta jiwa ini. Program ini juga bertujuan untuk menekan angka stunting di Sulut.

Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Sulut, Tahlis Gallang, menyampaikan harapan agar sinergitas dan kemitraan antara Pemprov Sulut, melalui dinas kependudukan dan KB, dengan Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulut terus diperkuat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung program pembangunan SDM melalui kemitraan ini. "Sinergitas program pembangunan SDM juga merupakan salah satu mandat dari Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay," ujarnya di Manado, Senin.

Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Sulut. Selain itu, Pemprov Sulut juga menargetkan penurunan angka stunting di wilayahnya.

Selain fokus pada peningkatan SDM, kolaborasi ini juga membahas beberapa poin penting lainnya. Salah satunya adalah terkait peta jalan grand design pembangunan kependudukan yang nantinya akan diatur melalui peraturan gubernur. Peta jalan ini diharapkan menjadi panduan strategis dalam mengelola isu-isu kependudukan di Sulut secara komprehensif.

Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Jeanny Yola Winokan, menyampaikan bahwa selain pertemuan tatap muka, koordinasi juga dilakukan terkait program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Program Bangga Kencana sendiri merupakan program prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.

“Pertemuan membahas mengenai dana alokasi khusus bidang KB, dimana Pemprov Sulut siap untuk mendampingi dan mengawal pelaksanaan BOKB di kabupaten/kota," kata Jeanny.

Salah satu agenda utama dalam sinergi ini adalah percepatan penurunan stunting di Sulawesi Utara. Stunting masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Sulut. Oleh karena itu, Pemprov Sulut dan Kemendukbangga/BKKBN berupaya untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui berbagai program dan intervensi.

Rencana kegiatan dan evaluasi program percepatan penurunan stunting juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Program ini akan dilaksanakan bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan data yang akurat dan penargetan yang tepat sasaran.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, angka prevalensi stunting di Sulut mencapai 21,6 persen berdasarkan Status Survei Gizi Indonesia (SSGI). Angka ini sempat turun menjadi 20,5 persen, namun kemudian naik 0,8 persen menjadi 21,3 persen pada tahun 2023 berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia. Target nasional (Bappenas) untuk angka prevalensi stunting Sulut adalah 19 persen pada tahun ini dan 5,9 persen pada tahun 2045.

Dengan adanya sinergi antara Pemprov Sulut dan Kemendukbangga/BKKBN, diharapkan target penurunan stunting di Sulut dapat tercapai. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan generasi penerus yang sehat di Sulawesi Utara.