Penerimaan Siswa Sekolah Rakyat Diperketat, Mensos Tekankan Pencegahan KKN

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penerimaan siswa Sekolah Rakyat harus diperketat untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses seleksi.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menekankan pentingnya memperketat penerimaan siswa Sekolah Rakyat. Pernyataan ini disampaikan beliau di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (4/5), usai melakukan sosialisasi Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Kartini. Mensos khawatir akan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses seleksi siswa.

Sistem penerimaan siswa Sekolah Rakyat akan berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Data ini kemudian akan diverifikasi langsung ke lapangan oleh tim yang terdiri dari berbagai pihak. Proses verifikasi tidak dilakukan secara individu, melainkan secara bersama-sama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Tim verifikasi akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), aparat RT/RW, kepala desa/lurah, kepala sentra, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Mensos bahkan mengajak wartawan untuk turut serta mengawasi proses seleksi ini agar terhindar dari penyimpangan.

Mensos Saifullah Yusuf menegaskan komitmennya untuk mencegah praktik KKN dalam penerimaan siswa Sekolah Rakyat. Beliau menyatakan, "Jadi intinya memang kita tidak ingin ada KKN, ada karena kedekatan, tapi ini karena memang betul-betul data, wartawan juga saya minta ikut mengawasi. Jadi kalau ada tidak layak kok masuk, itu mohon kita diberi informasi." Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.

Proses verifikasi data akan dilakukan secara ketat dan teliti. Masyarakat juga diimbau untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi proses seleksi ini. Mensos berharap masyarakat dapat memastikan bahwa siswa yang diterima di Sekolah Rakyat benar-benar berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Mensos menekankan pentingnya memastikan bahwa penerima manfaat Sekolah Rakyat berada di desil 1, atau dalam kategori miskin ekstrem atau miskin. "Kita mulai lihat satu per satu karena terus terang kita harus memastikan bahwa yg sekolah di sini adalah mereka yg berada di desil 1, mereka yg memang kalau dalam bahasa statistik mohon maaf miskin ekstrem atau miskin," tegasnya.

Sebagai contoh, Mensos menyebutkan profil keluarga yang ideal untuk menjadi penerima manfaat Sekolah Rakyat, yaitu seorang janda buruh tani yang menghidupi empat anak. Keluarga dengan kondisi ekonomi lemah seperti ini yang menjadi prioritas utama dalam program Sekolah Rakyat.

Mensos kembali menegaskan, "Jadi bukan karena KKN, bukan karena dekat dengan mereka yang mengambil keputusan, tetapi ini benar-benar mereka yg membutuhkan sentuhan dari kita, tanpa ada penyimpangan2 dalam prosesnya." Penerimaan siswa didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan pada hubungan kekeluargaan atau pengaruh tertentu.

Dengan memperketat proses penerimaan dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, membantu anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk mengakses pendidikan yang layak. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program ini.

Proses verifikasi data yang ketat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan media, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.