Pengentasan Kemiskinan: Prioritas Utama Bupati Banyuwangi Periode 2025-2030

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memprioritaskan pengentasan kemiskinan dalam periode kepemimpinannya yang kedua, didukung oleh program-program peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya periode kedua bersama Wakil Bupati Mujiono. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 5 Maret 2024, di Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, saat Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Sambutan Bupati Banyuwangi Masa Jabatan 2025-2030. Hal ini sejalan dengan target nasional dan provinsi untuk mengurangi angka kemiskinan.

Ipuk menjelaskan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan merupakan upaya untuk mendukung program penurunan angka kemiskinan menjadi 4,5 persen, sebagaimana tercantum dalam visi Asta Cita Presiden RI. Banyuwangi sendiri berhasil menempati peringkat ketiga kabupaten dengan angka kemiskinan terendah pada tahun 2024, yaitu 6,54 persen. Strategi yang akan diterapkan meliputi peningkatan pendapatan masyarakat miskin, pengurangan beban pengeluaran, dan pencegahan kemiskinan baru.

Selain prioritas utama tersebut, Ipuk juga memaparkan dua prioritas wajib dan tiga prioritas pengungkit pembangunan Banyuwangi. Prioritas wajib meliputi peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan akses kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, tiga prioritas pengungkit difokuskan pada penguatan sektor unggulan rakyat, pemerataan infrastruktur, dan percepatan digitalisasi layanan publik.

Pemkab Banyuwangi telah merancang berbagai program untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam sektor pendidikan, akan diberikan beasiswa kuliah untuk seribu anak muda Banyuwangi, serta diusahakan zero drop out dan tidak ada sekolah rusak. Terkait kesehatan, akan dibangun rumah sakit di wilayah selatan Banyuwangi, pusat jantung dan stroke di RSUD Blambangan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh.

Untuk infrastruktur, Pemkab Banyuwangi akan menyelesaikan pembangunan Jalan Lintas Timur (JLT) dan Jalan Lintas Selatan (Pansela), meningkatkan kualitas 518 ruas jalan kabupaten, dan memperbaiki 10.000 rumah tidak layak huni. Program lainnya termasuk pendirian Institut Seni Indonesia di Banyuwangi dan peningkatan kualitas layanan publik melalui digitalisasi.

Ipuk menekankan pentingnya penyelesaian tiga prioritas pengungkit untuk mempercepat pembangunan dan mengatasi masalah lain. Dua prioritas wajib akan dijalankan secara berkelanjutan, dan capaiannya akan berkontribusi pada pencapaian prioritas utama, yaitu pengentasan kemiskinan. "Langkah kami ke depan jelas, selesaikan dulu tiga prioritas pengungkit karena dia akan mempercepat pembangunan dan penyelesaian masalah lainnya. Laksanakan dua prioritas wajib sepanjang waktu, dan capaian akumulatifnya akan berdampak pada prioritas utama pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan," tutur Ipuk.

Dengan berbagai program yang terencana, Pemkab Banyuwangi optimistis mampu mencapai target pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun Banyuwangi yang lebih maju dan sejahtera.

"Prioritas utama kami yaitu mempercepat pengentasan kemiskinan, karena kemiskinan merupakan permasalahan prioritas yang diutamakan di level provinsi dan level nasional," kata Bupati Ipuk.