Pengguna Narkoba yang Melapor Tak Akan Dihukum, Tegaskan Kepala BNN

Kepala BNN menegaskan bahwa pengguna narkoba yang melapor diri atau keluarganya untuk direhabilitasi tidak akan dipidana, melainkan mendapat perawatan sesuai UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.

Jakarta, 22 Januari 2024 - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Marthinus Hukom, memberikan penegasan penting: pengguna narkoba yang melaporkan diri atau keluarganya tidak akan dihukum. Pernyataan ini disampaikan seusai acara Ibadah dan Perayaan Natal 2024 BNN di Jakarta. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Marthinus menekankan, "Kewajiban negara adalah memberikan rehabilitasi ketika mereka melapor." Undang-undang memberikan hak kepada seluruh warga Indonesia untuk mendapatkan perawatan dari negara jika mereka mau melaporkan diri sebagai pengguna narkotika. Ini merupakan strategi BNN yang lebih komprehensif dalam memberantas narkoba.

BNN, kata Marthinus, fokus menangkap jaringan narkoba, bukan penggunanya. Penangkapan pengguna, menurutnya, tidak akan menyelesaikan masalah narkotika secara menyeluruh. Rehabilitasi, diyakininya, merupakan solusi paling efektif. Ia menambahkan, "Kalau kami menangkap pengguna, hanya seperti mencuci piring, tindakan bandar. Tetapi menangkap jaringannya, artinya membersihkan dari hulu hingga hilir."

Marthinus melihat pengguna narkotika lebih sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT). Sebaliknya, jaringan narkoba yang beroperasi secara gelap perlu diwaspadai karena memiliki kekuatan finansial besar. "Uang yang beredar dari narkoba sangat luas," tegas Kepala BNN.

Upaya lain yang dilakukan BNN adalah mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memanfaatkan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Deputi Rehabilitasi BNN, dr. Bina Ampera Bukit, menjelaskan dalam kunjungan kerja Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai, program IBM bertujuan menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan masyarakat. Program ini, menurut Bina (keterangan pers, 20 Januari 2024), "lebih efektif dan efisien dalam menjangkau penyalahguna, terutama di lingkungan masyarakat karena petugas yang ditunjuk berasal dari warga setempat."

Melalui IBM, BNN meningkatkan peran serta masyarakat dalam intervensi berkelanjutan terhadap penyalahguna narkoba. Tujuannya meminimalisir kendala akses rehabilitasi akibat faktor geografis, biaya, dan stigma negatif masyarakat.

Kesimpulannya, BNN berkomitmen untuk memberikan rehabilitasi kepada pengguna narkoba yang mau melapor, sambil tetap memberantas jaringan pengedar narkoba secara intensif. Strategi ini diyakini lebih efektif dalam mengatasi masalah narkotika di Indonesia.