Percepatan Pengangkatan CASN 2024: Kementerian PANRB Minta K/L dan Pemda Segera Tindak Lanjut

Kementerian PANRB meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti kebijakan percepatan pengangkatan CASN 2024 sesuai arahan Presiden, dengan target CPNS Juni 2025 dan PPPK Oktober 2025.

Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Instruksi tersebut meliputi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) paling lambat Juni 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat Oktober 2025. Hal ini diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (17/3).

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kementerian PANRB meminta seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) untuk segera menyusun perencanaan pengangkatan CASN. Perencanaan ini harus melalui simulasi dan analisis yang mempertimbangkan kesiapan masing-masing instansi dalam memenuhi persyaratan pengangkatan CASN. Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan keleluasaan dalam proses pengangkatan, selama K/L/pemda telah siap dan sesuai jadwal terbaru.

Kebijakan percepatan ini, menurut Menteri Rini, merupakan langkah besar dan kebijakan nasional yang optimal dan akomodatif. K/L dan pemda kini memiliki peran aktif dalam penyelesaian pengangkatan CASN. Pemerintah telah melakukan penyesuaian pengangkatan untuk melindungi CASN dengan menata proses dan kesiapan di lapangan secara komprehensif, memastikan pengangkatan berjalan optimal, dengan formasi dan kualifikasi tepat, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Awalnya, analisis dan koordinasi menunjukkan kesiapan seluruh K/L/pemda untuk menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Namun, mencermati dinamika terkini, Kementerian PANRB, BKN, dan instansi terkait melakukan simulasi, analisis, dan formulasi untuk mempercepat proses pengangkatan CASN tanpa mengabaikan hak-hak CASN. "Kebijakan kemarin diambil murni karena kami ingin memperkuat dan memastikan kesiapan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah di lapangan dalam pengangkatan CASN yang harus dilaksanakan secara hati-hati dan menjamin kepastian pengangkatan," jelas Menteri Rini.

Upaya percepatan ini mendapat sambutan positif dari Presiden. "Alhamdulillah, pemerintah dapat menemukan mekanisme-mekanisme percepatan dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini dan kemudian memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN," ungkap Rini. Dengan demikian, target pengangkatan CPNS dipercepat menjadi Juni 2025 dan PPPK menjadi Oktober 2025.

Kementerian PANRB menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan kesiapan masing-masing instansi dalam memenuhi persyaratan pengangkatan CASN. Proses ini membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang baik antara K/L dan pemda untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pengangkatan CASN.

Untuk menindaklanjuti arahan Presiden dan Kementerian PANRB, K/L dan pemda perlu segera melakukan beberapa langkah konkret. Langkah-langkah tersebut antara lain melakukan review terhadap kebutuhan CASN, melakukan rekrutmen dan seleksi yang transparan dan akuntabel, serta memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem pendukung pengangkatan CASN. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pengangkatan CASN berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, K/L dan pemda juga perlu memastikan bahwa formasi CASN yang diangkat sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Hal ini akan memastikan bahwa CASN yang diangkat memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, pengangkatan CASN akan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan kemajuan bangsa.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan CASN juga sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). K/L dan pemda perlu memastikan bahwa seluruh proses pengangkatan CASN dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan integritas sistem kepegawaian negara.

Dengan adanya percepatan pengangkatan CASN ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh pihak terkait untuk memastikan keberhasilannya.

Percepatan pengangkatan CASN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya CASN yang kompeten dan profesional, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan nasional.