Perempuan Diminta Antisipasi Dampak Gejolak Ekonomi, Waspadai Ancaman PHK Massal!

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta perempuan untuk aktif mengantisipasi dampak gejolak ekonomi dan PHK massal yang diperkirakan akan meningkat di tahun 2025, serta mendorong pemberdayaan perempuan agar tetap produktif.

Jakarta, 3 Maret 2024 - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat, menyerukan pentingnya perempuan untuk bersiap menghadapi dampak signifikan dari gejolak ekonomi. Hal ini menyusul tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor usaha Indonesia, yang berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi kaum perempuan.

Pernyataan tersebut disampaikan Lestari Moerdijat, atau yang akrab disapa Rerie, dalam keterangannya di Jakarta pada Senin. Ia menekankan perlunya langkah-langkah antisipasi yang terstruktur dan terarah, khususnya untuk pemberdayaan perempuan agar mereka mampu menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka PHK yang mengkhawatirkan, dan proyeksi untuk tahun-tahun mendatang semakin memprihatinkan.

Situasi ini, menurut Rerie, bukan hanya sekadar ancaman bagi perekonomian nasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar bagi perempuan, yang seringkali menjadi tulang punggung keluarga. Dengan meningkatnya angka PHK, beban ekonomi keluarga akan semakin berat, dan perempuan akan merasakan dampaknya secara langsung dan signifikan.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 80.000 pekerja terkena PHK pada tahun 2024. Angka ini, menurut Rerie, berpotensi meningkat drastis hingga mencapai 280.000 pekerja pada tahun 2025. Sektor industri tekstil diperkirakan akan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak, dengan PHK yang akan menimpa ratusan ribu pekerja, sebagian besar di antaranya adalah perempuan.

Kondisi ini, jelas Rerie, merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup banyak keluarga di Indonesia. Perempuan, yang seringkali menjadi penopang utama keluarga, akan menghadapi kesulitan ekonomi yang luar biasa jika mereka kehilangan pekerjaan atau jika kepala keluarga mereka terkena PHK. Tekanan ekonomi tersebut berpotensi meningkatkan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan masalah sosial lainnya.

Rerie juga menyoroti pentingnya memberikan perhatian khusus kepada perempuan yang kehilangan pekerjaan. Mereka membutuhkan pelatihan dan pengembangan keterampilan agar tetap produktif dan mampu berkontribusi pada perekonomian keluarga. Pemberdayaan perempuan menjadi kunci untuk mengurangi dampak negatif dari PHK massal.

Menyikapi situasi ini, Rerie mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama dalam upaya pemberdayaan perempuan. Program-program pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola perempuan perlu ditingkatkan dan diperluas.

Selain itu, Rerie juga menekankan pentingnya pemerintah untuk memastikan bahwa langkah-langkah pemulihan ekonomi berjalan efektif dan merata. Hal ini penting untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, khususnya perempuan yang rentan terhadap dampak negatif gejolak ekonomi. Pemerintah perlu memastikan program-program bantuan sosial tepat sasaran dan mampu memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Lebih lanjut, Rerie mengingatkan bahwa maraknya PHK berpotensi memicu berbagai permasalahan rumah tangga, termasuk peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif untuk melindungi kelompok rentan ini.

Kesimpulannya, antisipasi dini dan langkah-langkah proaktif untuk memberdayakan perempuan sangat krusial dalam menghadapi gejolak ekonomi dan dampak PHK massal. Kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan perempuan tetap produktif dan mampu menghadapi tantangan ekonomi yang ada.