Pertamina Bentuk Tim Crisis Center Usai Dugaan Korupsi Rp194 Triliun

PT Pertamina membentuk Tim Crisis Center untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam impor minyak mentah dan pengolahan bahan bakar yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp194 triliun.

PT Pertamina, perusahaan minyak dan gas nasional Indonesia, telah membentuk Tim Crisis Center untuk meninjau kembali seluruh operasional perusahaan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Pertamina terhadap peningkatan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Pembentukan tim ini diumumkan menyusul dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga angka yang fantastis.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa tim ini akan mengevaluasi proses bisnis secara komprehensif, dengan fokus khusus pada aspek operasional. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Senin. Ia menegaskan komitmen Pertamina untuk meningkatkan tata kelola dan memperbaiki kepercayaan publik.

"Lebih dari sekadar aset bangsa, Pertamina adalah nadi kehidupan yang menopang kehidupan warga Indonesia," tegas Mantiri. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas tindakan yang telah menimbulkan kerugian dan mengurangi kepercayaan publik terhadap Pertamina. Dugaan korupsi yang melibatkan anak perusahaan dan kontraktor Pertamina terjadi antara tahun 2018 hingga 2023.

Dugaan korupsi ini terkait dengan impor minyak mentah dan pengolahan bahan bakar. Kejaksaan Agung telah menuding Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, melakukan pelaporan palsu terkait pengadaan bahan bakar RON 90 atau bahan bakar kelas bawah sebagai RON 92. Praktik ini diduga mengakibatkan kerugian negara hampir Rp194 triliun (sekitar US$11,7 miliar).

Laporan menyebutkan bahwa bahan bakar kelas bawah tersebut dicampur di fasilitas penyimpanan atau depot untuk menghasilkan Pertamax, produk bahan bakar RON 92 Pertamina. Praktik yang diduga curang ini telah memicu keprihatinan publik.

Sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab, Pertamina membentuk Tim Crisis Center untuk melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan hal serupa tidak terulang. Tim ini akan bekerja secara independen dan transparan untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan akuntabilitas.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan uji sampel bahan bakar untuk memastikan kualitas produk Pertamina. Hasil pengujian terhadap 75 sampel bahan bakar dari SPBU di Jakarta dan sekitarnya menunjukkan bahwa produk bahan bakar Pertamina memenuhi spesifikasi dan standar yang dipersyaratkan.

Meskipun demikian, Pertamina tetap berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan tata kelola perusahaan. Pembentukan Tim Crisis Center merupakan langkah nyata untuk memastikan hal tersebut. Pertamina menyadari pentingnya kepercayaan publik dan akan terus berupaya untuk menjaga kepercayaan tersebut.

Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan BUMN. Pertamina diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa mendatang dan mengembalikan kepercayaan publik.

Pertamina, sebagai perusahaan energi nasional, memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola dan penegakan hukum yang tegas sangatlah penting untuk memastikan keberlanjutan dan kinerja perusahaan yang optimal.

Kasus dugaan korupsi di Pertamina ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang tata kelola perusahaan BUMN di Indonesia. Langkah Pertamina membentuk Tim Crisis Center diharapkan dapat memberikan hasil investigasi yang transparan dan akuntabel, serta menjadi momentum perbaikan tata kelola perusahaan ke depan. Kepercayaan publik terhadap Pertamina dan BUMN lainnya harus dijaga dan ditingkatkan melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.