Pertamina Butuh Tim Independen untuk Pulihkan Kepercayaan Publik: MPR

MPR meminta Pertamina membentuk tim independen untuk memulihkan kepercayaan publik setelah kasus korupsi yang melibatkan beberapa pejabat tinggi di anak perusahaannya.

Jakarta, 7 Maret 2024 - Kasus dugaan korupsi yang menjerat beberapa pejabat tinggi di anak perusahaan Pertamina telah mengguncang publik. Menanggapi hal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendesak PT Pertamina (Persero) untuk membentuk tim independen guna mengembalikan kepercayaan publik. Dugaan korupsi ini melibatkan pejabat Pertamina dan kontraktor pada periode 2018 hingga 2023, dan telah menyebabkan sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menyatakan perlunya tim independen untuk meyakinkan publik bahwa Pertamina benar-benar menyesali tuduhan korupsi dan berkomitmen untuk memperbaiki diri, seperti yang disampaikan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Tim independen ini diharapkan dapat memberikan penilaian yang objektif dan transparan, sehingga dapat membantu mengembalikan kepercayaan publik.

Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi, termasuk pejabat teknis di Pertamina, sebagai bagian dari penyelidikan. Tersangka yang telah ditetapkan antara lain Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firmandi; dan Direktur Optimasi Bahan Baku dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Saifuddin. Pertamina sendiri telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kekhawatiran yang ditimbulkan kasus ini dan berencana membentuk tim evaluasi internal.

Menurut Eddy Soeparno, tim independen tersebut harus terdiri dari akademisi, pakar kilang, pakar hidrokarbon, dan profesional lain yang relevan. "Tim ini diharapkan dapat mengumumkan hasil penilaian mereka, yang akan membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap Pertamina," tambahnya. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemulihan kepercayaan ini.

Selain pembentukan tim independen, MPR juga mendorong Pertamina untuk memperkuat sistem pengawasan internal di anak perusahaannya, khususnya PT Pertamina Patra Niaga. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran dan fungsi dewan komisaris. Komisaris yang kredibel dan berpengalaman di sektor minyak dan gas bumi atau manajemen risiko, baik secara praktis maupun akademis, akan sangat berkontribusi dalam mengembalikan kepercayaan publik.

Soeparno berharap agar Pertamina dan BUMN lainnya terhindar dari skandal korupsi di masa mendatang. "Pertamina adalah perusahaan kelas dunia dan menjadi kebanggaan nasional. Wajar jika perusahaan ini menjadi role model bagi BUMN lain dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan bersih," tegasnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya pembelajaran dari kasus ini untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Penguatan pengawasan internal di Pertamina menjadi sorotan penting pasca-terungkapnya kasus korupsi ini. Dewan komisaris memiliki peran krusial dalam mengawasi kinerja direksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan komisaris yang kompeten dan independen, diharapkan pengawasan internal dapat lebih efektif mencegah terjadinya praktik korupsi.

Pengalaman di sektor minyak dan gas bumi atau manajemen risiko menjadi kriteria penting dalam pemilihan komisaris. Kompetensi ini akan memungkinkan dewan komisaris untuk memahami kompleksitas operasional Pertamina dan mengidentifikasi potensi risiko korupsi secara lebih akurat. Hal ini sejalan dengan upaya Pertamina untuk membangun reputasi yang baik dan kepercayaan publik.

MPR berharap agar Pertamina dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya. Pembentukan tim independen dan penguatan pengawasan internal merupakan langkah awal yang penting dalam proses pemulihan kepercayaan publik terhadap Pertamina.

Pertamina sebagai perusahaan energi nasional memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Kepercayaan publik terhadap Pertamina sangat penting untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan operasional perusahaan. Oleh karena itu, upaya pemulihan kepercayaan ini harus dilakukan secara serius dan konsisten.

Kejadian ini juga menjadi pengingat penting bagi seluruh BUMN untuk selalu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan bersih. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya praktik korupsi dan menjaga kepercayaan publik.

Kasus dugaan korupsi di Pertamina menjadi momentum bagi perusahaan untuk melakukan reformasi internal dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Pembentukan tim independen dan penguatan pengawasan internal merupakan langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan Pertamina tetap menjadi perusahaan yang terpercaya dan berkontribusi bagi Indonesia.