Pertamina Minta Maaf Publik atas Dugaan Korupsi: Pastikan Bahan Bakar Sesuai Standar

Pertamina secara resmi meminta maaf kepada publik atas kontroversi dugaan korupsi yang melibatkan anak perusahaannya dan menegaskan komitmen untuk meningkatkan tata kelola perusahaan serta memastikan kualitas bahan bakar tetap sesuai standar pemerintah.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permintaan maaf secara publik terkait kehebohan nasional yang dipicu oleh dugaan korupsi di anak perusahaan Pertamina. Pernyataan maaf tersebut disampaikan langsung dalam konferensi pers di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Senin (3/3).

"Saya, Simon Aloysius Mantiri, selaku Direktur Utama Pertamina, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas kontroversi yang terjadi baru-baru ini," ujar Mantiri. Pernyataan ini menanggapi kekhawatiran publik mengenai dugaan korupsi yang melibatkan impor minyak mentah dan pengolahan bahan bakar.

Mantiri menekankan komitmen Pertamina untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan memastikan semua produk bahan bakar memenuhi standar kualitas pemerintah. "Kami akan melakukan evaluasi diri. Kami akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan," tegasnya. Ia juga menyampaikan hasil uji laboratorium Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap 75 sampel bahan bakar yang memastikan produk Pertamina sesuai spesifikasi pemerintah.

Pernyataan Mantiri menyusul terungkapnya dugaan korupsi yang melibatkan anak perusahaan Pertamina dan kontraktor rekanan pada periode 2018-2023, yang mengakibatkan kerugian negara hampir Rp194 triliun (sekitar US$11,7 miliar). Kejaksaan Agung menuding Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, melakukan pelaporan palsu terkait pengadaan bahan bakar RON 90 atau bahan bakar kelas bawah sebagai RON 92.

Laporan juga menunjukkan bahwa bahan bakar kelas bawah dicampur di fasilitas penyimpanan atau depot untuk menghasilkan Pertamax, produk bahan bakar RON 92 Pertamina – praktik yang tidak diizinkan. Hal ini telah memicu keprihatinan publik.

Kementerian ESDM, setelah melakukan pengujian sampel bahan bakar dari SPBU di Jakarta dan sekitarnya, memastikan bahwa produk bahan bakar Pertamina memenuhi spesifikasi dan standar yang dibutuhkan. Hasil uji laboratorium ini menjadi bukti komitmen Pertamina dalam menjaga kualitas produknya.

Sebagai respons atas dugaan korupsi tersebut, Pertamina berjanji untuk memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan mengembalikan kepercayaan publik.

Pertamina juga akan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan dan pengolahan bahan bakar. Komitmen ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa Pertamina akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan bertanggung jawab.

Selain itu, Pertamina akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menuntaskan proses hukum yang sedang berjalan. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan keadilan ditegakkan dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.

Permintaan maaf publik dari Pertamina menandai langkah awal dalam mengatasi krisis kepercayaan yang ditimbulkan oleh dugaan korupsi. Komitmen perusahaan untuk meningkatkan tata kelola dan memastikan kualitas bahan bakar sesuai standar pemerintah diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik. Langkah-langkah konkret yang diambil Pertamina akan menjadi penentu keberhasilan upaya tersebut.