Pj. Gubernur Aceh Minta Bantuan Kemenlu untuk Warga Aceh yang Tertembak di Malaysia

Penjabat Gubernur Aceh meminta Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur untuk memberikan bantuan hukum dan biaya perawatan kepada dua warga Aceh yang tertembak oleh aparat Malaysia.

Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, dengan sigap meminta bantuan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur. Permintaan tersebut terkait dua warga Aceh yang menjadi korban penembakan oleh aparat keamanan Malaysia beberapa waktu lalu. Kejadian ini menyita perhatian publik dan mendorong pemerintah Aceh untuk segera mengambil tindakan.

Dalam pernyataan resmi di Banda Aceh, Jumat lalu, Safrizal menekankan pentingnya perlindungan hak-hak kedua warga Aceh tersebut. "Kita meminta KBRI dan Kemenlu untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, memberikan pendampingan hukum, dan membiayai perawatan mereka di rumah sakit hingga sembuh," tegas Safrizal. Pernyataan ini menjadi bukti komitmen pemerintah Aceh dalam melindungi warganya di luar negeri.

Permintaan bantuan ini muncul sebagai respons atas insiden penembakan terhadap lima pekerja migran Indonesia, dua di antaranya warga Aceh. Insiden tersebut terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat, 24 Januari 2025. Satu pekerja migran asal Riau meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka-luka, termasuk dua warga Aceh.

Selain meminta bantuan pendampingan hukum dan biaya perawatan, Safrizal juga mendesak Kemenlu untuk mendorong otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh. Investigasi ini penting untuk mengungkap fakta sebenarnya dan memastikan tidak terjadi penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh aparat Malaysia. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses investigasi sangat diperlukan.

Lebih lanjut, Safrizal meminta KBRI Kuala Lumpur untuk mengumpulkan informasi lengkap terkait insiden tersebut. Informasi yang akurat akan membantu membangun gambaran kejadian yang lebih jelas. Beliau juga meminta bantuan lawyer dari KBRI untuk mempelajari kasus ini dan mempersiapkan langkah hukum yang tepat. Langkah hukum ini penting untuk menuntut keadilan bagi para korban.

KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran untuk menemui empat warga negara Indonesia (WNI) korban penembakan yang dirawat di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia. Kunjungan tersebut menunjukkan upaya nyata dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada WNI yang mengalami kesulitan di luar negeri. Hal ini juga menunjukkan kerja sama yang baik antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus ini.

Kejadian ini menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan upaya perlindungan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia di semua negara.

Kesimpulannya, peristiwa penembakan ini menuntut respon cepat dan tepat dari pemerintah. Bantuan dari Kemenlu dan KBRI sangat krusial untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi para korban. Ke depannya, diperlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari kejadian serupa.