PLN Garap Peta Jalan Listrik hingga Tingkat Dusun: Investasi Rp42,3 Triliun untuk Keadilan Sosial

PLN menyiapkan peta jalan penyediaan listrik ke 10.068 desa dan dusun di Indonesia, membutuhkan investasi Rp42,3 triliun dan telah mendapat dukungan Presiden.

Jakarta, 14 Mei 2024 - PT PLN (Persero) sedang mengembangkan peta jalan untuk memastikan akses listrik hingga ke tingkat dusun di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan komitmen PLN dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di Tanah Air. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengumumkan penyelesaian pemetaan desa dan dusun yang belum teraliri listrik, berjumlah 10.068 lokasi.

Peta jalan ini tidak hanya mencakup identifikasi lokasi, tetapi juga perencanaan anggaran yang dibutuhkan. Darmawan menjelaskan, "Kementerian ESDM dengan PLN sudah membangun roadmap, dan roadmap untuk listrik desa ini bukan lagi berbasis pada desa, tetapi planning yang ke depan ini memang setiap klaster dusun yang ada di Indonesia ini." Rencana besar ini membutuhkan investasi tambahan sebesar Rp42,3 triliun dari PLN.

Kabar baiknya, rencana ambisius ini telah mendapat restu langsung dari Presiden. Darmawan mengungkapkan kejutan positif tersebut, "Kami kaget, ternyata beliau (Presiden, Red) sudah terinformasi, paham mengenai peta ini. Ini tentu saja dari Pak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), kelihatannya ada (bicara) empat mata, sudah disampaikan dan Bapak Presiden menyampaikan akan dialokasikan budget sebesar Rp42 triliun tersebut, sehingga roadmap ini kami juga sudah punya."

Program ini menargetkan dusun-dusun terpencil yang selama ini belum menikmati akses listrik. Pemerataan akses listrik menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Dengan adanya listrik, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil, membuka peluang ekonomi baru, dan meningkatkan taraf pendidikan.

PLN berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini dengan sebaik-baiknya. Proses pembangunan infrastruktur kelistrikan akan dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing dusun. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi prioritas utama agar dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Keberhasilan program ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. Akses listrik yang memadai akan membuka peluang bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempermudah akses informasi dan komunikasi.

Investasi sebesar Rp42,3 triliun merupakan angka yang cukup signifikan, namun sebanding dengan dampak positif yang akan dihasilkan. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur kelistrikan, termasuk pembangunan gardu induk, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi listrik hingga ke tingkat dusun. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proyek ini.

PLN akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat, untuk memastikan keberhasilan program ini. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan jaringan listrik di kemudian hari. Dengan adanya dukungan dari semua pihak, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Program ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akses listrik yang merata akan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan di daerah terpencil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerataan akses listrik merupakan langkah penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan adanya akses listrik yang memadai, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mempercepat pembangunan di daerah terpencil. Program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.