LIVE

Polemik Pagar Laut Tangerang: Pansus DPR RI sebagai Solusi?

Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, mendorong pembentukan pansus untuk menyelidiki pembangunan pagar laut di Tangerang, Banten, karena melibatkan lintas kementerian dan isu dugaan korupsi serta mafia tanah.

tangerang
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, mendorong pembentukan pansus untuk menyelidiki pembangunan pagar laut di Tangerang, Banten, karena melibatkan lintas kementerian dan isu dugaan korupsi serta mafia tanah. (©© 2025 Antaranews)

Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut tuntas kasus pembangunan pagar bambu sepanjang 30 kilometer di pesisir utara Tangerang, Banten. Alasannya, permasalahan ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga, sehingga membutuhkan penyelidikan menyeluruh yang melibatkan berbagai komisi di DPR.

Permasalahan ini terkait dengan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan lembaga lain. Rahmat Saleh menekankan pentingnya pansus untuk menjawab pertanyaan publik terkait berbagai aspek kasus ini, termasuk penerbitan sertifikat dan dugaan pelanggaran hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah prasangka buruk dan memastikan transparansi.

Pembentukan pansus, menurut Rahmat Saleh, juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap DPR RI. Pemerintah dinilai belum mampu mengungkap pihak di balik proyek pembangunan pagar laut tersebut, yang memicu hilangnya kepercayaan publik. Pansus diharapkan mampu mengungkapnya secara transparan dan akuntabel.

Kasus ini semakin kompleks karena adanya Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk lahan di laut. Rahmat Saleh menyoroti bahwa masalah serupa juga terjadi di beberapa daerah lain. Ia khawatir masalah ini menghambat program pemerintah, seperti program Astacita yang diusung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Rahmat Saleh mendesak Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum pembersihan internal dan pemberantasan mafia tanah. Menurutnya, keberadaan mafia tanah merupakan penghambat kemajuan, terutama dalam hal perizinan dan investasi.

Kesimpulannya, pembentukan pansus dinilai sebagai langkah krusial untuk mengungkap berbagai aspek permasalahan pagar laut di Tangerang, Banten. Langkah ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik, memberantas praktik-praktik koruptif, dan menyelesaikan masalah yang berpotensi menghambat pembangunan.

Meskipun penjelasan dari pihak terkait mengenai proyek ini masih terbatas, proses penyelidikan melalui pansus diharapkan dapat memberikan kejelasan dan solusi yang komprehensif.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Rangga Pandu Asmara Jingga
R
Reporter Rangga Pandu Asmara Jingga
Polri Selidiki Pagar Laut Tangerang: Dugaan Pemalsuan Sertifikat

Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung tengah menyelidiki dugaan pemalsuan sertifikat terkait pembangunan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, yang berpotensi melanggar hukum dan melibatkan tindak pidana korupsi.

konten ai
Usulan Pansus Usut Pembuatan Pagar Laut Misterius di Tangerang

Anggota DPR mengusulkan dibentuknya Pansus untuk mengusut pihak di balik pembangunan pagar laut ilegal sepanjang 30 kilometer di pesisir Tangerang, Banten, yang telah menimbulkan kontroversi publik dan dugaan pelanggaran hukum.

pagarlaut
Penggeledahan Kantor dan Rumah Kades Kohod Terkait Kasus Pagar Laut

Bareskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kades Kohod, Tangerang, terkait kasus dugaan penyelewengan terkait lahan pagar laut, mengamankan sejumlah dokumen penting.

Sumber Antara
Penggeledahan Kantor dan Rumah Kades Kohod Terkait Kasus Pagar Laut

Bareskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kades Kohod, Tangerang, terkait kasus dugaan penyelewengan terkait lahan pagar laut, mengamankan sejumlah dokumen penting.

Sumber Antara
DPR Dukung Polri Usut Tuntas Kasus Pagar Laut Tangerang

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mendukung Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus pagar laut di Tangerang, Banten, dan meminta proses hukum berjalan cepat serta transparan.

Sumber Antara
Kades Kohod Mangkir Panggilan Polisi Terkait Kasus Pagar Laut

Kepala Desa Kohod, Arsin, tidak memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat dalam pembangunan pagar laut di Tangerang, meskipun penyidikan kasus tersebut telah dimulai.

Sumber Antara
DPR Minta Usut Tuntas Kasus Pagar Laut: Ancaman Hukum dan Kerugian Miliaran Rupiah

Anggota Komisi III DPR meminta pengusutan tuntas kasus pagar laut di Tangerang yang diduga melanggar banyak undang-undang, merugikan nelayan dan lingkungan hingga Rp116,91 miliar per tahun.

pagarlaut
Menteri Trenggono Jelaskan Soal Pagar Laut di DPR

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memenuhi panggilan Komisi IV DPR RI untuk membahas kontroversi pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten, dan menjelaskan proses penyelidikan yang sedang berlangsung.

Tangerang
DPR Desak Polri Usut Tuntas Korupsi Proyek Pagar Laut Banten

Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan, mendesak Polri mengusut tuntas dugaan korupsi proyek pagar laut di Tangerang, Banten, hingga ke aktor intelektualnya setelah memeriksa Kepala Desa Kohod.

Sumber Antara
DPR Awasi Penuntasan Kasus Pagar Laut Tangerang

Komisi IV DPR RI berkomitmen mengawasi penyelesaian kasus pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten, dan akan memanggil kementerian terkait untuk evaluasi.

DPR
Pagar Laut Tangerang: MPR RI Akan Kajian Kasus Berdasar UUD 1945

Anggota Badan Pengkajian MPR RI mendesak kajian menyeluruh kasus pagar laut di Tangerang berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, terkait penguasaan negara atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

pagarlaut
DPR Panggil KKP Terkait Pagar Laut 30 Km di Perairan Tangerang

Komisi IV DPR akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 22 Januari 2024 untuk membahas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten, yang memicu kontroversi publik.

pagarlaut
DPR Serahkan Penyelidikan Pagar Laut Tangerang ke KKP

DPR menyerahkan penyelidikan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang kepada KKP, Komisi IV DPR akan menggali informasi lebih lanjut, dan Menteri ATR/BPN telah menyatakan sertifikat terkait cacat dan batal demi hukum.

DPR