Prabowo: Keraguan Soal BPI Danantara adalah Wajar

Presiden Prabowo Subianto menilai keraguan publik terhadap BPI Danantara sebagai hal yang wajar karena inisiatif ini tergolong baru dan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pertanyaan dan keraguan publik terkait pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan hal yang wajar. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin. Inisiatif pembentukan Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) memang tergolong baru dan belum pernah ada sebelumnya di Indonesia.

Prabowo menjelaskan, "Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia, mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak? Hal ini adalah wajar, karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya." Beliau menekankan bahwa meskipun terdapat keraguan, rakyat Indonesia patut berbangga karena Danantara akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS, menjadikannya salah satu SWF terbesar di dunia.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan Danantara sebagai superholding BUMN merupakan solusi strategis dan efisien untuk mengoptimalkan kinerja BUMN. Melalui investasi dividen perusahaan, Danantara akan berfokus pada industri-industri yang berjangka panjang, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Sebelum peluncuran resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani sejumlah aturan terkait pembentukan BPI Danantara. Tiga aturan penting tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, Presiden juga menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara. Terakhir, Presiden Prabowo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara. Ketiga regulasi ini menjadi landasan hukum bagi operasional dan pengelolaan Danantara.

Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan Danantara dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab.

Presiden Prabowo menekankan bahwa Danantara tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN pada industri-industri yang menjanjikan pertumbuhan jangka panjang, tetapi juga akan berperan dalam mentransformasi BUMN menjadi perusahaan kelas dunia di sektor masing-masing. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing BUMN Indonesia di kancah global.

Investasi strategis ini diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dengan pengelolaan aset yang tepat dan terarah, Danantara diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan strategi investasi yang tepat, Danantara diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia di masa depan.

Keberhasilan Danantara akan sangat bergantung pada pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dewan pengawas dan badan pelaksana Danantara terdiri dari individu-individu yang kompeten dan memiliki integritas tinggi.

Pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meskipun terdapat keraguan, hal tersebut dinilai wajar mengingat inisiatif ini tergolong baru. Dengan pengelolaan yang baik dan regulasi yang kuat, Danantara berpotensi menjadi salah satu SWF terbesar dan terkuat di dunia, memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia.