Pramono Anung Jalin Komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk Pembangunan Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, akan mengunjungi berbagai lembaga penegak hukum untuk membangun komunikasi dan memastikan pembangunan Jakarta berjalan lancar tanpa hambatan hukum.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menginisiasi langkah proaktif untuk membangun komunikasi yang erat dengan seluruh aparat penegak hukum di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Pramono pada Jumat lalu di Jakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan kerjasama yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Ibu Kota.

Pramono menjelaskan bahwa rencana kunjungannya mencakup berbagai lembaga, termasuk Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan program Pemprov DKI Jakarta. Dengan komunikasi yang terjalin baik, diharapkan dapat meminimalisir potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Langkah ini juga dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam pengambilan keputusan. Pramono menegaskan bahwa perubahan signifikan di Jakarta membutuhkan keberanian ASN dalam mengambil keputusan, dan ia siap bertanggung jawab atas setiap keputusan tersebut. Ia berharap dengan adanya jalinan komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum, ASN dapat bekerja lebih efektif dan efisien tanpa rasa khawatir.

Sebagai langkah awal, Pramono Anung telah mengunjungi Kantor Kejaksaan Agung pada Jumat pagi. Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, tetapi juga membahas permintaan pendampingan hukum dari Pemprov DKI Jakarta. Jaksa Agung Burhanuddin sendiri telah menyatakan kesiapan Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan hukum bagi Pemprov DKI Jakarta dalam berbagai proyek pembangunan di Jakarta.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan arahan hukum yang tepat dan mencegah potensi permasalahan hukum yang dapat menghambat proses pembangunan. Dengan adanya pendampingan hukum yang profesional, diharapkan pembangunan di Jakarta dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di DKI Jakarta.

Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mendukung penuh pembangunan Jakarta dengan memberikan asistensi hukum yang komprehensif. Pendampingan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek pembangunan. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir risiko hukum dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum dan pembangunan di Jakarta. Komitmen bersama untuk menciptakan Jakarta yang lebih baik menjadi landasan utama dari kerja sama ini.

Pramono Anung menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan mengunjungi dan membangun komunikasi yang baik dengan berbagai lembaga penegak hukum, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Langkah-langkah yang dilakukan Pramono ini menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan transparan. Dengan adanya dukungan dari aparat penegak hukum, diharapkan pembangunan di Jakarta dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta berharap kerja sama dengan aparat penegak hukum dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan demikian, pembangunan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Dengan adanya jalinan komunikasi yang kuat ini, diharapkan pembangunan di Jakarta akan berjalan lebih efektif dan efisien, serta terhindar dari berbagai potensi masalah hukum. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan Jakarta yang lebih baik.