Presiden Prabowo Tegaskan Aset Negara di GBK dan Kemayoran akan Dikelola Danantara

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan aset negara di GBK Senayan dan Kemayoran akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara, dengan nilai aset mencapai triliunan dolar AS.

Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, menegaskan bahwa pengelolaan tanah negara di kawasan GBK Senayan dan Kemayoran akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo, yang juga menyampaikan estimasi nilai aset yang sangat signifikan.

Nilai aset tanah negara di GBK Senayan diperkirakan mencapai 30 miliar dolar AS, sementara tanah negara seluas kurang lebih 400 hektare di Kemayoran ditaksir mencapai 40 miliar dolar AS. Presiden Prabowo bahkan optimis bahwa total aset negara yang dikelola, termasuk aset-aset lainnya, dapat mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS. Saat ini, aset negara yang tercatat telah mencapai 982 miliar dolar AS.

Pernyataan Presiden ini memberikan gambaran tentang kekayaan aset negara yang sangat besar dan potensi pengembangannya di masa mendatang. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan aset negara secara optimal untuk kemakmuran bangsa.

Penyerahan pengelolaan aset negara di GBK dan Kemayoran kepada Danantara merupakan langkah strategis pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai aset dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Badan Pengelola Investasi Danantara dinilai memiliki kapabilitas dan pengalaman yang memadai untuk mengelola aset-aset bernilai tinggi tersebut.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan aset negara yang profesional dan transparan. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan aset-aset negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, untuk melakukan penelusuran dan pendataan kembali aset-aset negara, khususnya yang konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB)-nya telah habis masa berlakunya. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua aset negara tercatat dan dikelola dengan baik.

Presiden Prabowo secara langsung memberikan instruksi kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap konsesi HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya. "Pak Nusron, nanti saudara teliti ya. Kita kaya luar biasa. Cek semua konsesi-konsesi HGU, HGB, yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara," tegas Presiden Prabowo.

Instruksi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengamankan dan memaksimalkan pemanfaatan aset negara. Langkah ini diharapkan dapat mencegah potensi kerugian negara dan memastikan aset negara dikelola secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Dengan adanya instruksi ini, diharapkan akan ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Proses pendataan dan pengecekan aset-aset tersebut akan dilakukan secara teliti dan menyeluruh untuk memastikan keakuratan data dan mencegah potensi penyimpangan.

Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dihadiri oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan. Sidang kabinet ini merupakan sidang ketiga yang digelar pada tahun ini.

Sidang kabinet sebelumnya diadakan pada 21 Maret 2025 untuk membahas persiapan pemerintah dalam menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah. Sidang kabinet secara rutin dilakukan untuk membahas berbagai kebijakan dan program pemerintah, termasuk pengelolaan aset negara.

Dengan adanya komitmen Presiden dan pemerintah dalam pengelolaan aset negara, diharapkan akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa Indonesia. Pengelolaan aset negara yang transparan dan akuntabel merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional.

Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa dengan pengelolaan yang tepat, aset-aset negara akan terus bertambah nilainya dan berkontribusi signifikan bagi pembangunan Indonesia. Komitmen ini menjadi landasan bagi upaya pemerintah dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.