Proyek Tanggul Laut Raksasa: Tinjau Ulang Studi Kelayakan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan peninjauan ulang studi kelayakan proyek tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa, yang diperkirakan menelan biaya Rp123 triliun.
Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di sepanjang pantai utara Jawa. Hal ini disampaikan langsung oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Selasa lalu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menindaklanjuti arahan Presiden, studi kelayakan proyek tanggul laut raksasa yang telah dibuat pada tahun 2020 akan dikaji ulang. AHY menekankan perlunya pengecekan ulang terhadap studi tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi terkini. Pertimbangan utama adalah kondisi alam dan iklim yang dinamis.
"Feasibility study (studi kelayakan) yang dilakukan itu tahun 2020. Tentu sudah hampir 5 tahun. Ini harus kami cek ulang. Kami tinjau segala sesuatunya, apakah masih sesuai dengan kondisi hari ini," jelas Menko AHY kepada wartawan.
Pembahasan proyek tanggul laut raksasa ini terjadi dalam rapat terbatas yang dihadiri beberapa menteri. Selain proyek tanggul laut, rapat tersebut juga membahas Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pembangunan perumahan rakyat. Presiden menekankan pentingnya percepatan pembangunan, namun tetap dengan perencanaan matang dan terintegrasi.
"Ini yang tadi mendapatkan atensi juga dari Pak Presiden. Tentunya kami tidak ingin menunda-nunda, karena lebih cepat lebih bagus, karena berbicara kondisi alam dan iklim tidak bisa menunggu. Tetapi kita tidak boleh terburu-buru, karena sesuatu yang besar dan kompleks membutuhkan perencanaan yang matang dan terintegrasi dengan baik, dengan semua stakeholders (pemangku kepentingan)," tambah AHY.
Proses evaluasi studi kelayakan melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk konstruksi dan ekologi. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi aktif dari berbagai kalangan untuk memastikan proyek ini berkelanjutan dan memperhatikan aspek keselamatan masyarakat.
"Harapannya, ini menjadi proyek infrastruktur yang tidak hanya bagus secara konstruksi, tetapi juga berkelanjutan, karena kita tahu ini menyangkut keselamatan dan juga nasib dan masa depan masyarakat kita," tutur Menko Infra AHY.
Proyek ambisius ini direncanakan untuk wilayah Banten, pantai utara Jakarta, dan beberapa daerah di pantai utara Jawa, meliputi Kudus, Kendal, Semarang, hingga Jawa Timur. Pembangunannya akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus awal di Jakarta, Banten, dan Bekasi. Biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp123 triliun selama 8 tahun.