Regulasi Cegah Korupsi Dana Makan Bergizi Gratis (MBG) Diperlukan

Praktisi hukum mendesak pemerintah untuk membuat regulasi dan SOP ketat guna mencegah korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 1.323 siswa di 11 sekolah di Mukomuko.

Mukomuko, 18 Februari 2024 - Direktur Kantor Hukum MCH dan Partners Kabupaten Mukomuko, Muslim Chaniago, mengutarakan keprihatinannya terkait potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Beliau mendorong pemerintah untuk segera membuat regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat untuk mencegah penyelewengan dana.

Program MBG, meskipun tergolong ide yang baik, rawan disalahgunakan jika tanpa pengawasan yang memadai. "Pemerintah harus membuat regulasi secara ketat dan SOP, karena kalau tidak, ini bisa menjadi tempat korupsi baru," tegas Muslim Chaniago dalam pernyataannya Selasa lalu.

Muslim Chaniago menekankan perlunya regulasi yang komprehensif, yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan program MBG. Ia menyarankan agar regulasi ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri, mengingat program ini melibatkan banyak pemangku kepentingan, bukan hanya Badan Gizi Nasional (BGN).

Regulasi tersebut harus mengatur secara detail semua pihak yang terlibat, mulai dari penyedia barang dan jasa – baik pemerintah yang ditunjuk langsung, perusahaan swasta, maupun rumah makan berbadan hukum. "Semua harus diatur," tegasnya.

Kriteria penyedia juga harus diatur secara rinci. "Harus ada regulasi yang mengatur penyedia harus mempunyai sertifikat kesehatan, kebersihan, dan segala macam, karena tanpa regulasi ini akan menjadi ladang korupsi baru," tambahnya.

Selain itu, aspek keamanan dan kesehatan makanan juga menjadi sorotan penting. Muslim Chaniago menyoroti pentingnya sertifikasi kesehatan dapur dan kepatuhan terhadap standar gizi. "Bagaimana dengan dapurnya? Apakah sudah bersertifikat kesehatan dan memenuhi standar gizi atau belum?" tanyanya.

Jaminan keamanan bahan baku juga tak kalah penting. "Jaminan keamanan bahan baku yang digunakan juga harus ada jaminan kesehatannya agar makanan yang diberikan kepada anak-anak aman dikonsumsi," ujarnya. Hal ini untuk memastikan kesehatan dan keselamatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat.

Lebih lanjut, Muslim Chaniago mempertanyakan teknis pelaksanaan program MBG. "Bagaimana dengan teknis pelaksanaannya? Apakah diserahkan ke pihak sekolah atau pihak ketiga?" Pertanyaan ini penting karena makanan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak di bawah umur 15 tahun, sehingga membutuhkan pengawasan yang ekstra ketat.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Hal ini untuk memastikan dana MBG digunakan secara efektif dan tepat sasaran, serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Program MBG di Kabupaten Mukomuko telah menjangkau 1.323 siswa di 11 sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Dasar (SD). Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Ramon Hoski, menyebutkan rincian penerima manfaat program ini.

Sekolah-sekolah yang menerima program ini antara lain PAUD Terpadu Negeri Pembina Kota Mukomuko (43 siswa), TK Az-Zikra (9 siswa), TK Negeri Dharmawanita (61 siswa), TK Negeri Pembina Teratai Indah (46 siswa), TK Negeri Tunas Rahayu (15 siswa), dan beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Mukomuko dengan jumlah siswa yang bervariasi.

Dengan jumlah siswa yang cukup signifikan, pengawasan dan regulasi yang ketat menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan mencegah potensi penyimpangan dana.

Desakan akan regulasi dan SOP yang ketat untuk program MBG sangat penting untuk mencegah potensi korupsi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi kunci keberhasilan program ini dan menjamin kesehatan serta kesejahteraan anak-anak penerima manfaat. Semoga pemerintah segera merespon desakan ini demi terwujudnya program MBG yang bersih dan berdampak positif.