Regulasi E-commerce Indonesia Perlu Diperbarui: UU 1999 Dinilai Sudah Tidak Relevan

Direktur CELIOS, Nailul Huda, menilai UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu diperbarui agar relevan dengan perkembangan pesat teknologi digital dan e-commerce di Indonesia.

Jakarta, 19 Februari 2024 - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menyoroti perlunya pembaruan regulasi persaingan di platform e-commerce Indonesia. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat membuat aturan yang ada saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan. Hal ini disampaikan dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Rabu lalu.

Menurut Nailul Huda, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu ditinjau kembali. Ia menekankan pentingnya adaptasi regulasi agar sesuai dengan dinamika persaingan usaha di era digital. "Aturan harus relevan dengan kondisi sekarang," tegas Nailul, "karena digitalisasi ada untuk mendukung performance yang lebih baik, entah itu untuk penjual atau pun pembeli di e-commerce."

Nailul Huda menambahkan bahwa paradigma lama dalam UU tersebut sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kompleksitas persaingan di platform digital. Ia menyoroti perlunya pembenahan aturan yang komprehensif untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih sehat dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan kenyamanan dan keamanan baik bagi penjual maupun pembeli di ranah maya.

Nailul Huda menjelaskan bahwa ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Proses transaksi yang terjadi di platform digital memerlukan aturan yang spesifik untuk menjamin keamanan dan efisiensi. "Ekonomi digital prosesnya berbeda dengan ekonomi konvensional," jelasnya. "Dengan beberapa karakteristik yang berbeda serta ekosistem yang komplet di platform digital ini bisa membuat layanan yang lebih murah dan mudah, dan pada akhirnya ekonomi digital bisa berkontribusi lebih baik ke depannya."

Ia menekankan pentingnya aturan yang mendukung persaingan sehat antar platform digital. Kebebasan konsumen dan penjual dalam memilih metode pembayaran, layanan logistik, dan berbagai opsi lainnya menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem yang dinamis dan kompetitif. "Persaingan sehat di antara platform-platform digital ini juga dipengaruhi oleh kebebasan konsumen dan penjual untuk memilih, baik cara pembayaran, hingga logistik yang terintegrasi tapi juga tidak kaku," ujarnya.

Nailul Huda juga menyinggung pentingnya pengembangan ekosistem yang kuat sebagai kunci keberhasilan platform e-commerce. Inovasi dalam sistem pembayaran, logistik, dan opsi pembayaran seperti paylater menjadi faktor penentu dalam persaingan. "Ekosistem ini menjadi game changer untuk bersaing dengan kompetitor. Misalnya dengan mengembangkan ekosistem pembayaran, logistik, opsi pembayaran paylater, dan sebagainya," kata Nailul. "Karena (platform) yang tidak mampu bertahan, biasanya tidak punya ekosistem yang kuat," tambahnya.

Pembaruan regulasi e-commerce di Indonesia bukan hanya sekadar adaptasi terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Regulasi yang tepat akan mendorong inovasi, melindungi konsumen, dan memastikan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha. Hal ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan.

Tantangannya terletak pada bagaimana merumuskan regulasi yang mampu mengikuti kecepatan perkembangan teknologi tanpa menghambat inovasi. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat menimbulkan masalah baru seperti monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang dan komprehensif dalam merumuskan regulasi e-commerce di Indonesia.

Di sisi lain, pembaruan regulasi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi rujukan dalam pengembangan regulasi e-commerce di tingkat regional dan internasional. Dengan merumuskan regulasi yang inovatif dan adaptif, Indonesia dapat menarik investasi asing, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Hal ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Kesimpulannya, pembaruan regulasi e-commerce di Indonesia merupakan langkah krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan inklusif. Regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar akan menciptakan ekosistem yang sehat, adil, dan mampu mendorong inovasi serta melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.