Rendahnya Kesadaran Warga Manokwari Urus Akta Kematian: Data Kependudukan Jadi Tidak Valid

Rendahnya kesadaran masyarakat Manokwari mengurus akta kematian membuat data kependudukan tidak valid dan berdampak pada proses administrasi penting, seperti pemilu.

Manokwari, 5 Maret 2024 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Manokwari, Papua Barat, mengungkapkan rendahnya kesadaran warga untuk mengurus akta kematian. Hal ini berdampak pada validitas data kependudukan dan berpotensi mengganggu berbagai proses administrasi penting, termasuk Pemilu.

Kepala Disdukcapil Manokwari, Rustam Effendi, menyatakan bahwa warga cenderung mengurus akta kematian hanya ketika dibutuhkan untuk keperluan tertentu, seperti balik nama sertifikat tanah atau klaim asuransi. "Kesadaran masyarakat mengurus akta kematian ini masih sangat rendah," ujarnya, "Mereka baru mengurus akta kematian misalnya karena butuh untuk balik nama sertifikat, urus asuransi dan sebagainya."

Kondisi ini mengakibatkan data kependudukan di Manokwari tidak akurat. Data yang tidak valid ini berdampak luas, termasuk pada perhitungan jumlah penduduk dan penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Bahkan, terdapat kasus ekstrim di mana keluarga baru mengurus akta kematian tahun ini untuk balik nama sertifikat tanah, padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia sejak tahun 1998.

Rustam Effendi menjelaskan bahwa pengurusan akta kematian merupakan tanggung jawab keluarga. Meskipun pihak Disdukcapil mengetahui adanya kematian warga, mereka tidak dapat menerbitkan akta kematian tanpa laporan resmi dari keluarga. "Sedangkan akta kematian ini harus diurus keluarga. Meski saya tahu tetangga saya meninggal, tapi kami tidak bisa menerbitkan akta kematian jika tidak dilaporkan oleh keluarganya," katanya.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa Disdukcapil Manokwari telah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah proses pengurusan akta kematian, bahkan tanpa dipungut biaya sama sekali. Prosesnya sama mudahnya dengan pengurusan dokumen kependudukan lainnya; warga cukup membawa surat keterangan kematian dari fasilitas medis.

Dengan adanya akta kematian, data kependudukan yang bersangkutan akan dihapus dari sistem. Pihak Disdukcapil juga mencatat identitas pelapor untuk mencegah penyalahgunaan, seperti kasus pengurusan akta kematian untuk orang yang masih hidup. "Untuk melacak siapa yang membuat akta kematian, karena pernah ditemukan ada keluarga yang mengurus akta kematian, ternyata yang bersangkutan belum meninggal. Biasanya orang-orang yang rumahnya jauh, mengira keluarga yang tidak pernah pulang sudah meninggal," jelasnya.

Akta kematian memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Selain untuk keperluan administrasi pertanahan dan asuransi, akta kematian juga diperlukan untuk berbagai keperluan lainnya, seperti penutupan rekening bank, pengurusan warisan, dan berbagai keperluan hukum lainnya. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk segera mengurus akta kematian setelah seseorang meninggal dunia.

Ketidakakuratan data kependudukan akibat rendahnya kesadaran mengurus akta kematian dapat berdampak serius pada perencanaan pembangunan daerah. Data yang valid dan akurat sangat penting untuk menentukan alokasi anggaran, program pembangunan, dan berbagai kebijakan publik lainnya. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurus akta kematian perlu ditingkatkan.

Disdukcapil Manokwari berharap agar masyarakat lebih proaktif dalam mengurus akta kematian. Dengan data kependudukan yang akurat, berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pihak Disdukcapil juga berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan mempermudah proses pengurusan akta kematian bagi masyarakat.

Melalui berbagai upaya edukasi dan penyederhanaan prosedur, diharapkan kesadaran masyarakat Manokwari untuk mengurus akta kematian dapat meningkat dan data kependudukan menjadi lebih valid dan akurat.