Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Usai Lebaran, Fokus Astacita dan Tupoksi

Wamendagri Bima Arya mengumumkan retret kepala daerah gelombang kedua akan digelar setelah Lebaran 2025, menyasar kepala daerah yang belum mengikuti gelombang pertama dan yang sengketanya ditolak MK.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, baru-baru ini mengumumkan rencana penyelenggaraan retret kepala daerah gelombang kedua. Retret ini dijadwalkan berlangsung setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H tahun 2025, tepatnya sekitar satu hingga dua minggu setelahnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Wamendagri saat ditemui di Jakarta pada Senin lalu. Retret ini ditujukan bagi kepala daerah yang belum berpartisipasi dalam gelombang pertama dan mereka yang sengketa pilkadanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Keputusan untuk menggelar retret gelombang kedua setelah Lebaran didasari oleh beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah jumlah peserta yang diperkirakan tidak sebanyak gelombang pertama. Gelombang pertama yang diikuti oleh 494 dari 503 kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025 lalu, terbilang sangat besar. Oleh karena itu, penyelenggaraan gelombang kedua akan dilakukan dengan penyesuaian materi dan durasi yang lebih singkat.

Meskipun jumlah peserta lebih sedikit, materi retret gelombang kedua tetap akan berfokus pada aspek Astacita dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah. Lokasi penyelenggaraan pun berbeda, yaitu di Jakarta, dengan durasi yang lebih pendek dibandingkan retret gelombang pertama di Magelang. Wamendagri memastikan bahwa retret ini tetap bertujuan untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Bima Arya juga menambahkan bahwa setelah retret gelombang kedua, akan ada retret selanjutnya yang khusus diperuntukkan bagi kepala daerah hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU). Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan PSU di 24 daerah menyusul putusan sengketa Pilkada 2024. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh kepala daerah mendapatkan pembekalan yang memadai.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sebagian dari 40 perkara sengketa Pilkada 2024. Sebanyak 26 perkara dikabulkan, dan 24 di antaranya memerintahkan KPU setempat untuk melaksanakan PSU. PSU ini akan dilaksanakan di seluruh atau sebagian Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan batas waktu yang bervariasi, antara 30 hingga 180 hari sejak putusan dibacakan pada 24 Februari 2025. Retret gelombang ketiga ini akan digelar setelah proses PSU di 24 daerah tersebut rampung.

Retret gelombang pertama telah sukses diselenggarakan di Akademi Militer Magelang. Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber penting, termasuk para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Indonesia Maju. Retret ini diharapkan dapat memperkuat ikatan emosional dan mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Gelombang kedua dan ketiga akan melanjutkan upaya penting ini.

Dengan adanya rencana retret gelombang kedua dan ketiga ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memastikan seluruh kepala daerah memiliki pemahaman yang sama dan terintegrasi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien demi kemajuan Indonesia.