Rumah Sakit Kudus Siap Terapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

Sebanyak 11 rumah sakit di Kudus, baik negeri maupun swasta, telah menyatakan kesiapannya untuk menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) paling lambat Juni 2025 sesuai peraturan pemerintah.

Seluruh rumah sakit di Kudus, Jawa Tengah, dipastikan siap menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Persiapan ini dilakukan oleh 11 rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, menjelang tenggat waktu penerapan KRIS oleh pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Andini Aridewi, menyatakan kesiapan tersebut pada Minggu, 19 Januari. Semua rumah sakit telah melakukan pembenahan kamar rawat inap untuk memenuhi standar KRIS. Pembenahan ini meliputi penyesuaian sarana dan prasarana pendukungnya.

Terdapat perbedaan persyaratan jumlah kamar rawat inap yang memenuhi standar KRIS antara rumah sakit pemerintah dan swasta. Rumah sakit pemerintah ditargetkan mencapai 60 persen, sementara rumah sakit swasta 40 persen. Target nasional penerapan KRIS di semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah 30 Juni 2025.

Peraturan ini mengacu pada pasal 103B ayat 1 Perpres Nomor 59 Tahun 2024. Direktur RSUD Kudus, Abdul Hakam, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk memenuhi 12 kriteria KRIS. Salah satu perubahan signifikan adalah batasan jumlah tempat tidur per kamar, yang akan maksimal empat tempat tidur dari sebelumnya bisa mencapai enam tempat tidur.

Untuk memenuhi standar ini, RSUD Kudus akan mengaktifkan ruang Dahlia dua dan tiga, serta menambah ruang rawat inap di gedung stroke. Abdul Hakam memastikan kesiapan RSUD Kudus sebelum Juni 2025. Hal senada disampaikan Direktur RS Mardi Rahayu Kudus, Pujianto. RS Mardi Rahayu bahkan telah memiliki program kamar tersedia tanpa tambah biaya (KT3B) yang melampaui target 40 persen.

Kesimpulannya, persiapan penerapan KRIS di Kudus berjalan lancar. Semua rumah sakit di Kudus, baik pemerintah maupun swasta, telah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi standar KRIS sebelum batas waktu yang ditentukan pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kudus.