RUU Keamanan Laut Diprediksi Rampung 2025, Bakamla Optimistis

Kepala Bakamla optimis Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut akan selesai pada tahun 2025, setelah melalui proses panjang sejak tahun 2016.

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Madya TNI Irvansyah, menyampaikan optimismenya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut yang ditargetkan rampung pada tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3). Proses pembahasan RUU yang telah bergulir sejak tahun 2016 ini diharapkan segera finalisasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Optimisme Irvansyah didasari oleh diskusi positif dengan Komisi I DPR. Ia melihat dukungan kuat dari pemerintah, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta anggota dewan di Komisi I. "Mudah-mudahan ini kan sudah baru di awal (pemerintahan) ya, mudah-mudahan ini cepat, dan kelihatannya dari beberapa yang saya lihat di media, Menko Polkam, Menko Kumham Imipas, terus anggota dewan sendiri di Komisi I kelihatannya cukup mendukung, ya. Mudah-mudahan (segera rampung), doakan saja semuanya," ujarnya.

Perjalanan panjang RUU Keamanan Laut dimulai sejak tahun 2015, tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dengan DPR RI sebagai pengusul. Sejak tahun 2016, telah dilaksanakan 15 kali rapat, meliputi pembahasan pembentukan tim, penyusunan naskah akademik, rapat, dan seminar nasional. Naskah akademik dan draf RUU telah diserahkan kepada DPR RI pada 11 Agustus 2016. Proses komunikasi dan koordinasi intensif terus dilakukan Bakamla dengan berbagai pihak hingga tahun 2018 untuk mendorong pengesahan RUU ini.

Meskipun sempat mengalami beberapa perubahan status dan prioritas, RUU Keamanan Laut terus diperjuangkan. Pada Juni 2018, DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengupayakan RUU tersebut. Kemudian, pada 17 Desember 2019, RUU Keamanan Laut tercantum dalam Prolegnas DPR RI 2019-2024. Selanjutnya, pada 16 Januari 2020, RUU ini ditetapkan sebagai RUU Prioritas Tahun 2020 sebagai omnibus law dengan pemerintah sebagai pengusul. Rapat penyusunan kebijakan presiden terkait konsep omnibus law di bidang keamanan laut pun dilaksanakan pada 27-29 Januari 2020.

Meskipun telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023, Kepala Bakamla menekankan pentingnya RUU Keamanan Laut untuk mewujudkan sistem keamanan laut Indonesia yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. Kehadiran RUU ini diharapkan dapat memperkuat landasan hukum dan memberikan payung hukum yang lebih kuat dalam menjaga keamanan laut Indonesia.

Proses pembahasan RUU Keamanan Laut yang panjang menunjukan kompleksitas isu keamanan maritim di Indonesia. Banyaknya stakeholder yang terlibat dan beragamnya kepentingan yang perlu diakomodasi menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan optimisme dan komitmen dari berbagai pihak, diharapkan RUU ini dapat segera disahkan dan berkontribusi pada peningkatan keamanan laut Indonesia.

RUU Keamanan Laut diharapkan mampu menjawab tantangan keamanan maritim Indonesia yang semakin kompleks. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang sangat luas, rentan terhadap berbagai ancaman seperti pencurian ikan ilegal, penyelundupan, dan terorisme. Oleh karena itu, sebuah undang-undang yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk mengatur dan melindungi wilayah laut Indonesia.

Dengan adanya RUU Keamanan Laut yang disahkan, diharapkan akan tercipta sistem keamanan laut yang lebih terintegrasi dan efektif. Kerjasama antar lembaga terkait, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan maritim menjadi kunci keberhasilan implementasi undang-undang ini. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi keamanan nasional, ekonomi maritim, dan perlindungan lingkungan laut Indonesia.

Pengesahan RUU Keamanan Laut juga akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan di sektor maritim. Dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan daya saing Indonesia di bidang ekonomi maritim. Keberadaan RUU ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama internasional di bidang keamanan maritim.

Secara keseluruhan, optimisme Kepala Bakamla terhadap penyelesaian RUU Keamanan Laut pada tahun 2025 patut diapresiasi. Proses yang panjang dan kompleks ini menunjukan betapa pentingnya isu keamanan maritim bagi Indonesia. Semoga dengan dukungan dari semua pihak, RUU ini dapat segera disahkan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa Indonesia.