RUU KUHAP: Penguatan Penegakan Hukum, Keseimbangan Kewenangan, dan Sinergi Antar Lembaga
Pakar Hukum Unair menyoroti pentingnya RUU KUHAP untuk memperkuat penegakan hukum dengan menciptakan keseimbangan kewenangan antar lembaga dan sinergi dalam sistem peradilan pidana terpadu.
RUU KUHAP: Fokus pada Penguatan Penegakan Hukum
Seorang pakar hukum tata negara Universitas Airlangga (Unair), Dr. Radian Salman, menekankan perlunya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) difokuskan pada penguatan penegakan hukum. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan dengan memastikan kebenaran materiil dan formil terpenuhi. Pernyataan ini disampaikan di Surabaya pada Selasa, 28 Januari.
Menciptakan Keseimbangan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Dr. Radian Salman menjelaskan pentingnya prinsip keseimbangan dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Diferensiasi fungsional, menurut beliau, harus menekankan pemisahan tugas penyidikan (polisi) dan penuntutan (jaksa) yang jelas. Hal ini untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga, sejalan dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007.
Antisipasi Tumpang Tindih Kewenangan
Beliau memperingatkan potensi tumpang tindih kewenangan jika pasal-pasal tertentu dalam RUU KUHAP (Pasal 111 ayat 2, Pasal 12 ayat 11, Pasal 6 hingga Pasal 30 b) disahkan. Ketidakjelasan batasan antara kewenangan jaksa dan polisi berpotensi menimbulkan dualisme prosedur penyelidikan, karena keduanya memiliki kewenangan menyelidiki.
Pentingnya Pengawasan Vertikal dan Horisontal
Sistem peradilan pidana terpadu, menurut Dr. Radian, membutuhkan pengawasan vertikal dan horisontal. Pengawasan horisontal efektif jika kewenangan antar lembaga seimbang dan tidak ada dominasi satu sama lain. Keseimbangan ini menjadi kunci utama keberhasilan sistem.
Kolaborasi Antar Subsistem: Kunci Reformasi KUHAP
Reformasi KUHAP, menurut Dr. Radian, harus dimulai dengan semangat kolaborasi antar-subsistem. Sistem peradilan pidana terpadu yang ideal membutuhkan sinergi antara penyidik, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sinergi ini membentuk fondasi sistem peradilan pidana yang kuat dan kredibel. RUU KUHAP seharusnya memperkuat sinergi, bukan menciptakan konflik kewenangan baru.
Kesimpulan
Intinya, RUU KUHAP harus dirancang untuk memperkuat penegakan hukum, menciptakan keseimbangan kewenangan antar lembaga penegak hukum, dan mendorong sinergi dalam sistem peradilan pidana terpadu. Hal ini akan menjamin terciptanya keadilan dan penegakan hukum yang efektif dan kredibel.