Sekolah Rakyat: Inisiatif Presiden Prabowo untuk Lepas dari Kemiskinan

Program Sekolah Rakyat, digagas Presiden Prabowo, hadir sebagai solusi pendidikan inklusif untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari jerat kemiskinan.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya mengatasi kemiskinan melalui pendidikan inklusif. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak keluarga miskin di seluruh Indonesia. Inisiatif ini diyakini sebagai langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Ujang Komarudin, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat akan membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga miskin. Hal ini didasarkan pada data BPS yang menunjukkan peningkatan angka putus sekolah dan persentase kepala rumah tangga miskin ekstrem dengan pendidikan rendah. Program ini diharapkan dapat memutus siklus kemiskinan yang multidimensional.

Data dari BPS dan Kemendikdasmen menunjukkan korelasi kuat antara kemiskinan dengan rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, peningkatan potensi kriminalitas, dan konflik sosial. Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Pemerintah berharap program ini dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan manusia Indonesia.

Kementerian Sosial dan Kementerian Agama telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Kerja sama ini mencakup pelaksanaan layanan dan pengembangan kesejahteraan sosial, pertukaran data dan informasi, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di sektor pendidikan dan sosial. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif.

Kolaborasi antar kementerian juga akan difokuskan pada penyusunan kebijakan strategis di bidang kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, dan pelatihan. Termasuk di dalamnya adalah pelatihan materi pengajaran keagamaan dan pembentukan karakter bagi guru dan tenaga pendidikan. Hal ini memastikan kualitas pendidikan yang holistik dan berkelanjutan.

Kementerian Sosial menyiapkan dua model pembangunan Sekolah Rakyat. Model pertama adalah revitalisasi aset yang telah ada, seperti aset milik Kementerian Sosial, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, dan swasta. Renovasi akan difokuskan pada penyempurnaan sarana dan prasarana sekolah dan asrama.

Model kedua adalah pembangunan baru di lahan seluas 5 hingga 10 hektar. Lahan ini akan berasal dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, dan swasta. Bangunan baru akan mencakup gedung sekolah, asrama putra dan putri, gedung kantor, dan perumahan guru. Fasilitas akan dirancang setara dengan standar sekolah nasional.

Sekolah Rakyat akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang, seperti ruang terbuka hijau (RTH), sarana olahraga, klinik kesehatan, tempat ibadah, dan laboratorium. Fasilitas yang lengkap ini bertujuan untuk menunjang proses belajar mengajar yang optimal dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif.

"Seperti yang berulang kali disampaikan Presiden, Sekolah Rakyat akan membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak keluarga miskin, agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak," kata Ujang Komarudin, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendidikan yang layak, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan terbebas dari belenggu kemiskinan.