Senator Malut Perjuangkan Dermaga Laut di Daerah 3T: Wujudkan Aksesibilitas Penduduk Kepulauan

Senator Maluku Utara, Graal Taliawo, perjuangkan pembangunan dermaga laut di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) untuk meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat kepulauan.

Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Graal Taliawo, gencar memperjuangkan pembangunan dermaga laut di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di Provinsi Maluku Utara. Upaya ini dilatarbelakangi oleh kondisi infrastruktur yang belum memadai di sejumlah pulau terluar, khususnya minimnya akses dermaga yang menyulitkan mobilitas dan perekonomian warga. Senator Taliawo menekankan pentingnya perhatian khusus bagi daerah kepulauan, mengingat keterbatasan akses yang dialami masyarakat selama ini.

"Ada delapan daerah kepulauan di Indonesia, salah satunya Provinsi Malut, sehingga saya bersama teman-teman di DPD RI saat ini terus mendorong, agar daerah kepulauan termasuk kawasan 3T menjadi perhatian, khususnya pembangunan infrastruktur," ungkap Graal Taliawo saat dihubungi dari Ternate, Sabtu.

Kondisi ini mengakibatkan masyarakat di pulau-pulau terluar sangat bergantung pada perahu kecil sebagai alat transportasi utama, bahkan untuk naik dan turun dari kapal besar. Keterbatasan akses ini berdampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat, yang kesulitan mengangkut hasil pertanian dan perkebunan mereka.

Graal Taliawo menjelaskan bahwa perjuangannya di DPD RI difokuskan pada pengesahan RUU Daerah Kepulauan. Menurutnya, RUU ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan, karena pendekatan pembangunan yang sama dengan daerah di pulau besar terbukti tidak efektif. Ia menegaskan, "Jadi begini kita di DPD RI sekarang ini fokus mendorong RUU Daerah Kepulauan, alasannya agar proses pembangunan bisa dipercepat, karena selama ini jika disamakan dengan pembangunan di daratan pulau besar maka kita sangat terlambat maka kita dorong RUU Daerah Kepulauan."

Senator Taliawo berharap, dengan adanya RUU ini, pemerintah dapat lebih fokus dan tepat sasaran dalam mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan. Hal ini akan mempermudah aksesibilitas masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T.

Tidak hanya itu, Graal Taliawo juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah memperhatikan aspek keberpihakan pada daerah kepulauan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Masalah infrastruktur dermaga dan akses jalan darat juga dialami oleh masyarakat di Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Salah seorang warga Desa Tagono, Kecamatan Makian Barat, Taher, mengungkapkan kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mengangkut hasil perkebunan seperti pala dan kenari.

"Kalau kita mau menjual hasil perkebunan kita seperti, pala maupun buah kenari kita biasanya diangkut menggunakan kapal cepat, tetapi terkendala dengan biaya yang mahal juga pengangkutan barang juga dibatasi, karena satu satunya wilayah itu hanya satu kapal cepat yang melayani rute ke Kota Ternate," ungkap Taher.

Minimnya akses transportasi darat dan laut membuat biaya transportasi menjadi sangat tinggi, sehingga mengurangi keuntungan yang diperoleh petani. Oleh karena itu, masyarakat setempat berharap pemerintah dapat membangun dermaga dan memperbaiki akses jalan darat di Pulau Makian, agar mereka dapat menggunakan kapal feri untuk mengangkut hasil perkebunan dengan biaya yang lebih terjangkau.

Keinginan masyarakat Pulau Makian untuk memiliki akses jalan lingkar Pulau Makian yang diaspal, merupakan harapan yang mencerminkan kebutuhan mendesak akan perbaikan infrastruktur di daerah 3T. Dengan akses yang lebih baik, diharapkan perekonomian masyarakat dapat meningkat dan kesejahteraan mereka dapat terwujud.

Perjuangan Senator Graal Taliawo untuk pembangunan dermaga laut di daerah 3T Maluku Utara merupakan langkah penting dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan. Semoga upaya ini dapat segera membuahkan hasil dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses infrastruktur dasar.