Sidang Kasus Kosmetik Berbahaya di Makassar Ditunda, Terdakwa Sakit Preeklamsia

Sidang perdana kasus kosmetik berbahaya di PN Makassar ditunda karena terdakwa Mira Hayati mengalami preeklamsia dan dirawat di RSUP Wahidin Sudirohusodo.

Sidang perdana kasus kosmetik berbahaya yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Makassar pada Selasa (26/2) ditunda. Penundaan ini disebabkan oleh kondisi kesehatan salah satu terdakwa, Mira Hayati, yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Wahidin Sudirohusodo Makassar karena menderita preeklamsia. Terdakwa Mira Hayati, Agus Salim, dan Mustadi Daeng Sila didakwa terkait peredaran kosmetik berbahaya. Sidang tersebut seharusnya menghadirkan ketiga terdakwa, namun hanya Agus Salim yang hadir. Ketua Majelis Hakim, Moehammad Pandji Santoso, memutuskan menunda sidang dan melanjutkan persidangan pada Selasa (4/3) pekan depan.

Agus Salim, satu-satunya terdakwa yang hadir dalam sidang perdana, hanya mendengarkan pembacaan dakwaan. Penasehat hukum Agus Salim, usai pembacaan dakwaan, mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk kliennya. Sementara itu, pembacaan dakwaan terhadap Mira Hayati ditunda karena ketidakhadirannya. Mustadi Daeng Sila, terdakwa lainnya, dijadwalkan menjalani sidang perdana pada hari Rabu, 26 Februari 2024.

Penundaan sidang ini menimbulkan beberapa pertanyaan, terutama terkait kondisi kesehatan Mira Hayati dan prosedur hukum yang diterapkan. Kondisi kesehatan Mira Hayati yang cukup serius, yaitu preeklamsia dengan tekanan darah yang tidak stabil, menjadi alasan utama penundaan sidang. Hal ini dikonfirmasi oleh penasehat hukum Mira Hayati, Ida Hamidah, yang menjelaskan kondisi kritis kliennya dan dampaknya terhadap kehamilannya yang telah memasuki usia delapan bulan.

Penasehat hukum Mira Hayati, Ida Hamidah, menjelaskan bahwa kliennya menderita preeklamsia, suatu kondisi tekanan darah tinggi yang berbahaya bagi ibu hamil. Tekanan darah Mira Hayati yang tidak stabil, antara 160 hingga 200 mmHg, menyebabkan kurangnya oksigen untuk bayi dan air ketuban yang keruh. Bayi yang dikandung Mira Hayati saat ini baru berusia 1,6 kilogram, berat badan yang sangat rendah untuk usia kehamilan delapan bulan. Kondisi ini dinilai sangat berisiko bagi ibu dan bayi.

Ida Hamidah juga menjelaskan bahwa Mira Hayati telah dirawat di RSUP Wahidin Sudirohusodo sejak 7 Februari 2024, dua hari setelah tahap dua proses hukum. Ia menambahkan bahwa Mira Hayati awalnya dirawat di Rutan Makassar, namun karena kondisi kesehatannya yang memburuk dan dokter rutan tidak mampu menangani, ia dirujuk ke rumah sakit. Keputusan pemindahan Mira Hayati ke rumah sakit dinilai urgen karena menyangkut keselamatan dua nyawa, ibu dan bayi.

Meskipun Mira Hayati sudah siap hadir ke pengadilan, pemeriksaan dokter menunjukkan tekanan darahnya masih tidak stabil. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menunda sidang. Ida Hamidah juga menjelaskan bahwa pihak Rutan Makassar tidak sempat memberitahu Jaksa Penuntut Umum (JPU) tentang kondisi Mira Hayati karena dinilai sebagai kasus yang sangat urgen.

Ketidakhadiran Mira Hayati dalam sidang perdana menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur hukum yang berlaku. Meskipun Ida Hamidah menyatakan adanya surat bantaran dari rumah sakit, ia mengaku tidak mengetahui apakah surat tersebut telah disampaikan kepada JPU. Ia juga menekankan bahwa hal tersebut bukan kewenangannya untuk dijawab. Namun, ia menegaskan bahwa surat bantaran tersebut terkait pemindahan terdakwa dari Rutan Makassar ke RSUP Wahidin Sudirohusodo karena kondisi kesehatannya yang memburuk.

Sidang ditunda hingga Selasa, 4 Maret 2024, memberikan waktu bagi Mira Hayati untuk memulihkan kesehatannya. Penundaan ini diharapkan tidak akan menghambat proses hukum, dan diharapkan kondisi kesehatan Mira Hayati dapat membaik sehingga ia dapat hadir di persidangan selanjutnya. Kasus ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan kondisi kesehatan terdakwa dalam proses peradilan.

Persidangan kasus kosmetik berbahaya ini masih terus berlanjut. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dan berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, sambil tetap memperhatikan kondisi kesehatan para terdakwa.