LIVE

SPRM dan IFES Bahas Inisiatif Antikorupsi di Institusi Demokrasi Malaysia

Komisi Pencegahan Korupsi Malaysia (SPRM) berdiskusi dengan IFES mengenai inisiatif antikorupsi dalam institusi demokrasi, membahas praktik terbaik dan sinergi program untuk memerangi korupsi di Asia Tenggara.

antikorupsi
Komisi Pencegahan Korupsi Malaysia (SPRM) berdiskusi dengan IFES mengenai inisiatif antikorupsi dalam institusi demokrasi, membahas praktik terbaik dan sinergi program untuk memerangi korupsi di Asia Tenggara. (©© 2025 Antaranews)

Komisi Pencegahan Korupsi Malaysia (SPRM) baru-baru ini mengadakan pembahasan penting mengenai inisiatif antikorupsi di institusi demokrasi. Pertemuan ini melibatkan International Foundation for Electoral Systems (IFES) dan Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS), berlangsung di Putrajaya, Malaysia pada Kamis (16/1).

Pembahasan ini dipimpin oleh Komisaris Utama SPRM, Tan Sri Dato’ Sri Haji Azam Baki. Dalam sebuah pernyataan, beliau menekankan signifikansi diskusi ini bagi reformasi politik di Malaysia. SPRM sendiri telah aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, salah satunya melalui Strategi Pembanterasan Rasuah Nasional (NACS) 2024-2028.

Delegasi IFES yang hadir dipimpin oleh Country Director IFES Indonesia, Admira Salim. Mereka turut didampingi oleh sejumlah pejabat IFES Indonesia dan Pejabat Ekskutif Tertinggi IDEAS. Tujuan kunjungan mereka adalah untuk mempelajari praktik terbaik SPRM dalam memerangi korupsi.

Menurut Admira Salim, IFES ingin memahami bagaimana SPRM menjalankan program-programnya dan mencari potensi sinergi antara program IFES atau Southeast Asian Network for Transparent and Accountable Governance (SEANTAG) dengan upaya SPRM dalam memberantas korupsi di Asia Tenggara. Kerja sama regional dalam hal ini dianggap sangat penting.

Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh beberapa pejabat tinggi SPRM, termasuk Wakil Komisaris Utara, Dato’ Azmi Kamaruzaman; Direktur Senior SPRM Divisi Perencanaan Tata Kelola Nasional (BPGN), Dato’ Idris Zaharudin; dan Direktur Divisi Kebijakan, Perencanaan dan Penelitian SPRM, Dato’ Mohd Hafaz Nazar. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen SPRM terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Diskusi ini menghasilkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang berharga antara SPRM dan IFES. Kedua lembaga sepakat untuk mengeksplorasi lebih lanjut potensi kerja sama dalam memerangi korupsi di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya antikorupsi di Malaysia dan kawasan Asia Tenggara.

Kesimpulannya, kolaborasi antara SPRM dan IFES ini menandai langkah signifikan dalam upaya bersama untuk memberantas korupsi di institusi demokrasi. Pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik akan berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di kawasan ini.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Chandra Hamdani Noor
C
Reporter Chandra Hamdani Noor
Wakajati Sumbar Beri Kuliah Anti-Korupsi di SMKN 5 Padang

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Sugeng Hariadi, memberikan kuliah anti-korupsi kepada siswa SMKN 5 Padang melalui program Jaksa Mengajar, menekankan pentingnya kejujuran dan pencegahan korupsi.

#planetantara
Mantan PM Malaysia Ismail Sabri Tersangka Korupsi, SPRM Sita Rp626 Miliar!

Komisi Antirasuah Malaysia (SPRM) menetapkan mantan Perdana Menteri Ismail Sabri sebagai tersangka korupsi dan penyelewengan dana promosi program Keluarga Malaysia senilai Rp2,6 triliun.

#planetantara
BPOM Undang KPK Awasi Kinerja, Cegah Korupsi di Sektor Obat dan Makanan

Kepala BPOM mengundang KPK untuk berkantor di kantor BPOM guna meningkatkan pengawasan dan mencegah korupsi, serta memperbarui MoU antikorupsi.

konten ai
BPOM Undang KPK Awasi Kinerja, Cegah Korupsi di Sektor Obat dan Makanan

Kepala BPOM mengundang KPK untuk berkantor di kantor BPOM guna meningkatkan pengawasan dan mencegah korupsi, serta memperbarui MoU antikorupsi.

konten ai
DPR Apresiasi Kinerja Imigrasi Batam: PNBP Tembus Rp143 Miliar

Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam atas kinerja luar biasanya dalam meningkatkan PNBP hingga Rp143 miliar dan komitmen dalam meningkatkan infrastruktur dan SDM.

Sumber Antara
Apresiasi Pengembangan UMKM oleh APIMSA: Peran Strategis dalam Perekonomian Indonesia

Sekjen MPR RI mengapresiasi upaya APIMSA dalam pengembangan UMKM yang berperan penting dalam struktur perekonomian Indonesia, berkontribusi besar pada PDB, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor.

#planetantara
KPK-Pemerintah Perkuat Pengawasan Perizinan Daerah Anti Korupsi

KPK bersama Kemendagri, Kejagung, Polri, dan Bappisus sepakat perkuat pengawasan perizinan daerah untuk mencegah korupsi, ditandai dengan penandatanganan MoU dan pembentukan tim koordinasi.

Sumber Antara
Cegah Korupsi: Pemerintah Beri Pendampingan Hukum ke Kementerian, BUMN & BUMD

Pemerintah, melalui Kemenko Polkam, telah memberikan pendampingan hukum kepada 2.164 kementerian, BUMN, dan BUMD untuk mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola keuangan yang baik.

konten ai
Pencopotan Oknum Imigrasi Soetta: Pelajaran Berharga bagi Seluruh Institusi

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menilai pencopotan 30 oknum imigrasi di Bandara Soetta oleh Menteri Imipas karena pungli menjadi contoh penting bagi seluruh instansi pemerintah untuk menjaga integritas dan menghindari praktik koruptif.

Sumber Antara
Kolaborasi Kuat Antar SDGs, HAM, dan Demokrasi: Kunci Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan pentingnya kolaborasi antara SDGs, HAM, dan demokrasi untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia.

#planetantara
Sukses SPMB: Persiapan Matang Kunci Utama, Kata Komisi X DPR RI

Keberhasilan penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bergantung pada persiapan matang, evaluasi sistem zonasi, peningkatan kualitas pendidikan, sosialisasi menyeluruh, dan monitoring berkala, menurut Komisi X DPR RI.

konten ai
Kemenag dan KPK Kolaborasi: Buku Antikorupsi Berbasis Nilai Agama

Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi untuk menciptakan buku antikorupsi berbasis nilai agama guna mencegah korupsi di Indonesia, dengan rencana distribusi luas ke berbagai daerah.

Sumber Antara
Polres Bima Tunggu Audit BPKP Kasus Korupsi KUR Rp39 Miliar

Proses hukum kasus dugaan korupsi penyaluran dana KUR Rp39 miliar di Bima Kota masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP NTB, sehingga penetapan tersangka belum dilakukan.

Korupsi