Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadhan: DPRD DKI Minta Pemprov Perketat Pengawasan Distribusi

Jelang Ramadhan dan Idul Fitri, DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk memperketat pengawasan distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Pernyataan ini disampaikan menyusul kekhawatiran akan lonjakan harga sembako yang kerap terjadi pada momen-momen tertentu. Rio menekankan perlunya pemeriksaan rutin jalur distribusi di semua pasar di Jakarta untuk memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Ia mengingatkan, pengawasan tidak hanya terbatas pada jalur distribusi resmi yang berada di bawah naungan pemerintah daerah, tetapi juga jalur distribusi di luar naungan tersebut.

Menurut Rio, pengendalian harga di pasar secara rutin sangat krusial untuk mencegah lonjakan harga yang tak terduga. "Kita cek betul distribusinya seperti apa dan bagaimana. Karena harus diperhatikan selain jalur normal yang memang sudah di bawah naungan pemda kemudian juga di luar naungan pemda perlu diperhatikan," tegas Rio. Ia menambahkan bahwa pengawasan yang ketat akan membantu mencegah praktik-praktik curang yang memanfaatkan momen Ramadhan dan Idul Fitri untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

DPRD DKI Jakarta juga menyoroti lima poin penting dalam menjaga stabilitas harga pangan: ketersediaan stok, pendistribusian, kualitas, harga terjangkau, dan keamanan stok. Semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun pelaku usaha, harus berperan aktif dalam memastikan kelima poin tersebut terpenuhi. "Selama ini yang muncul bagaimana harga sering kali terlihat di luar jangkauan saat momen-momen tertentu, seperti Ramadhan dan Lebaran," ujar Rio, menekankan pentingnya antisipasi terhadap fluktuasi harga yang signifikan.

Rio Sambodo menjelaskan bahwa pengawasan ketat terhadap distribusi pangan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah pusat telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) minimal Rp6.500 per kilogram. Namun, hal ini tidak menjamin harga di tingkat konsumen tetap terjangkau jika terjadi kendala dalam distribusi. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif perlu dilakukan di setiap tahap distribusi, dari petani hingga ke pasar-pasar di Jakarta.

Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan para pedagang tidak akan mematok harga tinggi secara semena-mena. Penetapan harga tinggi akan merugikan masyarakat luas, terutama mereka yang memiliki daya beli rendah. "Kemudian saat distribusi tersebut masuk ke pasar-pasar di Jakarta, secara otomatis pedagang akan kesulitan menjual di bawah Rp10 ribu," jelas Rio, menggambarkan dampak dari HPP terhadap harga jual di pasar.

DPRD DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memastikan stabilitas harga pangan terjaga. Mereka akan memberikan rekomendasi dan tindakan jika ditemukan adanya pelanggaran atau praktik curang yang menyebabkan lonjakan harga. "Kita sebagai DPRD itu memang memiliki tuntutan untuk memastikan dan mengawasi. Bahkan melakukan tindakan rekomendasi terhadap tindakan yang mereka lakukan," kata Rio, menegaskan komitmen DPRD DKI dalam mengawasi stabilitas harga pangan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem distribusi yang efisien dan transparan. Transparansi harga dan ketersediaan stok akan memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat.

Pelaku usaha juga harus bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas harga. Mereka diharapkan tidak memanfaatkan momen Ramadhan dan Idul Fitri untuk mengambil keuntungan yang berlebihan. Praktik-praktik curang seperti penimbunan dan manipulasi harga harus dihindari. Komitmen bersama dari semua pihak sangat penting untuk menciptakan pasar yang sehat dan adil bagi semua.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya stabilitas harga pangan dan peran serta masyarakat dalam mengawasi harga. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan stabilitas harga pangan dapat terjaga dengan baik selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Kesimpulannya, pengawasan yang ketat terhadap distribusi pangan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik curang sangat penting untuk menjaga stabilitas harga pangan. Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat krusial untuk memastikan harga sembako tetap terjangkau bagi semua lapisan masyarakat selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri.