Sukabumi Prioritaskan Pencegahan Stunting: Target Nol Kasus Baru

Pemerintah Kota Sukabumi menjadikan pencegahan stunting sebagai program prioritas, dengan berbagai strategi untuk mencapai target nol kasus stunting baru pada tahun 2024.

Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat, menetapkan pencegahan stunting sebagai program prioritas. Wakil Wali Kota Bobby Maulana menegaskan komitmen ini dalam upaya menekan angka stunting hingga nol kasus baru. Berbagai strategi inovatif dijalankan melibatkan seluruh komponen masyarakat, mencakup pemberian insentif bagi kader Posyandu, penguatan ekonomi keluarga, dan pencegahan pernikahan dini.

"Penanganan stunting ini dilakukan bersama-sama dan setiap komponen yang terlibat harus mampu membuat inovasi agar masalah stunting ini bisa dituntaskan, sehingga ke depan tidak ada lagi temuan kasus stunting baru," tegas Wakil Wali Kota Bobby Maulana dalam keterangannya di Sukabumi, Kamis (28/2).

Langkah-langkah konkret telah diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah peningkatan peran Posyandu melalui pemberian insentif sebesar Rp500.000 per bulan. Dana ini dikelola kader Posyandu untuk penyediaan makanan tambahan bagi balita berisiko atau yang telah teridentifikasi mengalami stunting.

Pemberian insentif kepada Posyandu menjadi salah satu strategi kunci dalam pencegahan stunting di Kota Sukabumi. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk mendukung program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang membutuhkan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan peran kader Posyandu dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan balita.

Selain insentif, pemerintah Kota Sukabumi juga fokus pada penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan setiap keluarga mampu menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka. Ketersediaan makanan bergizi merupakan faktor penting dalam mencegah stunting.

Program pencegahan anak putus sekolah juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Anak yang putus sekolah cenderung lebih rentan terhadap stunting karena akses mereka terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan mungkin terbatas. Upaya ini juga dikaitkan dengan pencegahan pernikahan anak di bawah umur, karena kehamilan pada usia muda meningkatkan risiko stunting pada anak.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi memainkan peran krusial dalam penanganan stunting. Kepala Dinas Yadi Mulyadi menjelaskan bahwa penanganan stunting dilakukan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir.

Pencegahan pernikahan anak melalui program pendewasaan usia perkawinan dan program keluarga berencana menjadi fokus utama di hulu. Sosialisasi kepada masyarakat gencar dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Sementara itu, di hilir, DP2KBP3A berkolaborasi dengan instansi terkait dalam pendataan dan pemberian makanan tambahan bagi balita berpotensi dan positif stunting.

Penanganan stunting yang komprehensif ini melibatkan berbagai pihak dan strategi. Tidak hanya fokus pada pemberian makanan tambahan, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti pendidikan, ekonomi keluarga, dan kesehatan reproduksi.

Data tahun 2024 menunjukkan masih terdapat 1.065 balita di Kota Sukabumi yang mengalami stunting, atau sekitar 5,69 persen dari total balita. Angka ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Sukabumi untuk terus berupaya menurunkan angka stunting hingga mencapai target nol kasus baru.

Dengan berbagai program dan strategi yang telah dan akan dijalankan, Pemerintah Kota Sukabumi optimis dapat mencapai target tersebut. Komitmen dan kolaborasi semua pihak sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Sukabumi. Pencegahan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas.