Sumatera Barat Minimalisir Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Infrastruktur
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya meminimalisir dampak pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur dan program UMKM, meskipun terdapat pemotongan anggaran lebih dari Rp140 miliar.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tengah berupaya keras meminimalisir dampak efisiensi anggaran yang dipicu oleh pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemotongan ini berdampak signifikan terhadap kelanjutan pembangunan infrastruktur di Ranah Minang, khususnya pada sektor irigasi, jalan, dan jembatan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Sumbar, Medi Iswandi, menyatakan bahwa upaya ini diprioritaskan untuk menjaga kelancaran proyek infrastruktur yang sudah berjalan.
Pemotongan dana transfer yang diterima Sumbar mencapai lebih dari Rp140 miliar. Angka ini merupakan pukulan telak bagi berbagai proyek pembangunan, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dampak terbesar terlihat pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), yang sebelumnya mengalokasikan sekitar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur umum, Rp150 miliar untuk pembangunan oleh PSDA itu sendiri, dan Rp150 miliar untuk perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
Langkah-langkah strategis tengah dilakukan untuk mengurangi dampak negatif pemotongan anggaran ini. Pemerintah Sumbar berkomitmen untuk melindungi program-program penting, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas utama adalah memastikan kelanjutan proyek-proyek infrastruktur yang sudah berjalan, meskipun dengan skala yang mungkin sedikit lebih kecil.
Upaya Minimalisir Dampak Pemotongan Anggaran
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan berbagai strategi untuk meminimalisir dampak pemotongan anggaran. Salah satu fokus utama adalah mengurangi dampak terhadap infrastruktur. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi kembali prioritas proyek dan melakukan penyesuaian anggaran agar proyek-proyek strategis tetap dapat berjalan.
Selain infrastruktur, pemerintah juga berupaya melindungi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya UMKM. Medi Iswandi mencontohkan, keterlibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya untuk tetap memberikan dukungan kepada sektor ini. Transaksi dalam program tersebut dinilai cukup besar dan dapat membantu perekonomian UMKM.
Gubernur Sumbar juga telah menerbitkan instruksi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Surat edaran tersebut menekankan pengurangan perjalanan dinas minimal 50 persen dan pengurangan belanja penunjang, seperti alat tulis kantor, listrik, dan air, hingga 25-75 persen. Langkah-langkah ini dibahas lebih lanjut di DPRD pada 19 Maret.
Penyesuaian Anggaran dan Tunda Bayar
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga tengah berupaya mengatasi permasalahan tunda bayar sejumlah kegiatan yang tidak dapat dibayarkan pada tahun 2024. Jumlah tunda bayar ini diperkirakan mencapai Rp21 miliar. Selain itu, penundaan dana bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten dan kota pada Triwulan Ke-4 tahun lalu juga perlu diselesaikan setelah perubahan anggaran, dengan total hampir Rp300 miliar.
Proses perubahan anggaran ini melibatkan berbagai pihak dan memerlukan koordinasi yang intensif. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya agar dampak negatif pemotongan anggaran dapat diminimalisir. Upaya ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pembangunan di Sumatera Barat dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya pemotongan anggaran yang signifikan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih efisien dan efektif dalam mengelola keuangan daerah. Prioritas pembangunan akan difokuskan pada proyek-proyek yang memiliki dampak paling besar bagi masyarakat. Diharapkan, upaya-upaya yang dilakukan dapat meminimalisir dampak negatif pemotongan anggaran terhadap pembangunan di Sumatera Barat.
Langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah Sumatera Barat antara lain:
- Evaluasi dan penyesuaian prioritas proyek infrastruktur.
- Keterlibatan UMKM dalam program-program pemerintah.
- Pengurangan perjalanan dinas dan belanja penunjang.
- Penanganan tunda bayar dan penundaan dana bagi hasil pajak.