Tak Perlu Panik! Pertamina Pastikan BBM Aman, Tak Ada Oplosan Pertamax

Isu pengoplosan BBM antara Pertalite dan Pertamax dibantah Pertamina; PT Pertamina Patra Niaga tegaskan produksi BBM transparan dan terjamin kualitasnya.

Polemik dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax yang akhir-akhir ini merebak di masyarakat telah menimbulkan keresahan. Berbagai spekulasi bermunculan, mempertanyakan kebenaran praktik manipulasi BBM yang berpotensi merugikan konsumen. Namun, Pelaksana Tugas Harian (Plt) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, memberikan klarifikasi dan menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas BBM di Indonesia. Klarifikasi ini menjawab pertanyaan Apa (isu pengoplosan BBM), Siapa (Pertamina dan masyarakat), Di mana (Indonesia), Kapan (baru-baru ini), Mengapa (muncul spekulasi merugikan konsumen), dan Bagaimana (Pertamina melakukan klarifikasi dan menegaskan komitmen menjaga kualitas BBM).

Perbedaan antara blending dan oplosan menjadi sorotan utama. Blending, proses pencampuran yang sah dan terkontrol dalam industri perminyakan untuk menghasilkan produk sesuai standar, berbeda dengan oplosan yang merupakan praktik ilegal dan berpotensi merugikan konsumen. Mars Ega menjelaskan bahwa produksi BBM Pertamina dilakukan secara transparan dan berstandar tinggi, dengan Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92) diperoleh dari kilang atau impor sebagai produk jadi. Tidak ada peningkatan RON di terminal BBM; penambahan hanya berupa zat pewarna dan aditif untuk menjaga identitas dan meningkatkan performa, tanpa mengubah kualitas oktan.

Proses pengawasan mutu BBM yang ketat juga ditekankan. Setiap produk melalui uji kualitas, termasuk certificate of quality (COQ) dari kilang dan uji acak (random sampling), sebelum didistribusikan. Hal ini memastikan tidak ada manipulasi dalam distribusi BBM oleh Pertamina. Pendapat senada disampaikan Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, Tutuka Ariadji, dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang menyatakan bahwa blending BBM tidak menyalahi aturan selama memenuhi standar kualitas.

Meskipun Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan pengoplosan BBM periode 2018-2023 dengan potensi kerugian negara hingga Rp193,7 triliun, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa Pertamina telah memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan kualitas BBM yang dijual sesuai standar. Pertamax dan produk Pertamina lainnya telah memenuhi standar dan spesifikasi yang ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, serta diawasi ketat oleh Kementerian ESDM melalui Lemigas. Pengujian dilakukan di setiap tahap distribusi, dari kapal hingga SPBU.

Pertamina menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat dan berkomitmen meningkatkan transparansi. Sistem kontrol mutu yang tinggi diterapkan, mulai dari pengolahan hingga distribusi, dengan teknologi seperti electronic test report (ELTRO) dan random sampling untuk memastikan kualitas BBM. Keterbukaan informasi melalui situs web resmi, media sosial, dan layanan pelanggan juga difasilitasi. Tindakan tegas, termasuk sanksi berat, akan diberikan kepada pihak yang terbukti memanipulasi kualitas BBM.

Pertamina juga disarankan untuk memperkuat pemantauan distribusi BBM dengan teknologi digital seperti internet of things (IoT), blockchain, dan sistem pelacakan real-time untuk mencegah penyimpangan. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang transparansi dan pengawasan ketat dalam industri energi. Masyarakat didorong untuk tidak mudah terpengaruh isu yang belum tentu valid dan aktif melaporkan indikasi BBM mencurigakan.

Klarifikasi Pertamina menunjukkan bahwa BBM yang dijual telah melalui kontrol kualitas ketat dan aman. Namun, pengawasan aktif dari masyarakat tetap penting. Sinergi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat akan menciptakan industri BBM yang transparan dan bebas dari praktik merugikan konsumen. Kepercayaan publik harus dijaga, dan Pertamina diharapkan terus menunjukkan komitmen nyata dalam memastikan distribusi BBM sesuai standar kualitas. Penegakan hukum yang transparan dan peningkatan pengawasan akan menjaga kesehatan industri energi dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kritis terhadap informasi, memahami fakta, dan mendukung langkah perbaikan adalah kunci menjaga kualitas BBM di Indonesia.