Tiga Raperda Diajukan Pemkab Bangka Tengah, Fokus pada Pilkades, BPD, dan Pendidikan Inklusif
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengajukan tiga Raperda krusial kepada DPRD, meliputi Pilkades serentak, Badan Permusyawaratan Desa, dan pendidikan inklusif, demi kemajuan daerah.
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara resmi mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pengajuan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna pada Senin, 24 Februari 2024, merupakan langkah strategis Pemkab Bateng untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, berharap dukungan penuh dari seluruh anggota DPRD untuk mewujudkan aspirasi masyarakat melalui Raperda ini.
Ketiga Raperda yang diajukan tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Bateng dalam membangun Bangka Tengah yang lebih baik dan berkelanjutan. Proses pengajuan ini menandai tahapan awal dari perjalanan panjang menuju pengesahan dan implementasi peraturan daerah yang baru.
Wakil Bupati Efrianda menekankan pentingnya dukungan penuh dari DPRD. Pernyataan beliau, "Tentu saya mengharapkan dukungan penuh dari kawan-kawan DPRD terhadap Raperda yang kami ajukan ini, demi kepentingan masyarakat Bangka Tengah," menunjukkan betapa krusialnya peran legislatif dalam proses ini. Ketiga Raperda ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Bangka Tengah.
Raperda yang Diajukan: Fokus pada Pilkades, BPD, dan Pendidikan Inklusif
Tiga Raperda yang diajukan Pemkab Bateng meliputi Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2015, tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak. Raperda ini bertujuan untuk menyempurnakan regulasi terkait pemilihan kepala desa agar lebih efektif dan demokratis.
Selanjutnya, ada Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2018, tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan peran BPD dalam pembangunan desa.
Terakhir, Pemkab Bateng juga mengajukan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Raperda ini menunjukan komitmen Pemkab Bateng dalam memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.
Satu Raperda lagi, yaitu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025-2045, belum diajukan karena masih dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Raperda ini direncanakan akan diajukan pada masa sidang berikutnya.
Dukungan DPRD dan Tahapan Selanjutnya
Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus, menyatakan bahwa ketiga Raperda yang diajukan tersebut secara umum mengakomodasi kepentingan publik. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Bangka Tengah.
Setelah dibahas dalam rapat paripurna, ketiga Raperda tersebut akan dikaji ulang dalam rapat khusus sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Proses pengkajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa Raperda tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.
Proses pengesahan Raperda ini diharapkan dapat berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga dapat segera diimplementasikan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Bangka Tengah. Ketiga Raperda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam pembangunan daerah di berbagai sektor.
Dengan adanya pengajuan tiga Raperda ini, Pemkab Bangka Tengah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Semoga proses selanjutnya berjalan lancar dan menghasilkan peraturan daerah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Bangka Tengah.