Transformasi Ekonomi: Kunci Indonesia Raih Status Negara Berpenghasilan Tinggi
Bappenas tegaskan transformasi ekonomi mendesak agar Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah dan capai visi negara berpenghasilan tinggi di 2045.
Jakarta, 23 Februari 2024 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menekankan perlunya transformasi ekonomi sebagai langkah krusial bagi Indonesia untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status negara berpenghasilan tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan selama dua dekade terakhir di kisaran 5 persen menjadi penghambat utama. Transformasi ekonomi, menurutnya, adalah kunci untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Minggu lalu, Menteri Pambudy menyatakan, "Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5 persen, sehingga menghambat upaya kita mencapai status negara berpenghasilan tinggi. Untuk itu, transformasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak agar kita dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045."
Langkah konkret telah dimulai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Kementerian PPN/Bappenas dan Asian Productivity Organization (APO) pada Februari 2024. Kerja sama ini menjadi landasan penyusunan Rencana Induk Produktivitas Nasional (RIPN) yang diharapkan mampu memetakan jalan bagi peningkatan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi Indonesia.
Langkah Menuju Produktivitas Nasional yang Lebih Tinggi
RIPN diharapkan akan menjadi peta jalan bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inovatif dan kompetitif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Proses penyusunan RIPN melibatkan riset dan pengumpulan data di lapangan selama periode Januari-Februari 2025 untuk memastikan perencanaan yang berbasis kebutuhan riil.
Komitmen Bappenas untuk mendukung penyusunan dan implementasi RIPN sangatlah kuat. Hal ini akan dilakukan melalui regulasi turunan yang akan diterapkan oleh kementerian/lembaga terkait. Lebih lanjut, adaptasi RIPN di tingkat daerah juga menjadi prioritas agar strategi peningkatan produktivitas dapat disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah.
Integrasi RIPN dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 juga menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan akan selaras dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional secara menyeluruh. Menteri Pambudy menegaskan, "Dokumen ini tidak hanya akan menjadi acuan nasional, tetapi juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan dapat terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional secara menyeluruh."
Tantangan dan Harapan Transformasi Ekonomi
Transformasi ekonomi Indonesia menuju negara berpenghasilan tinggi menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan ekonomi, infrastruktur yang belum merata, dan daya saing yang masih perlu ditingkatkan. Namun, dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah dan kerja sama internasional, harapan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 tetap tinggi.
RIPN diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mengatasi tantangan tersebut. Melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan daya saing, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Suksesnya RIPN akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Keberhasilan transformasi ekonomi ini membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Dengan komitmen bersama dan strategi yang terintegrasi, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita menjadi negara berpenghasilan tinggi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya.
Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka transformasi ekonomi ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program terkait juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.