Update Terbaru: Faktur Pajak, IKN, ETF Kripto, & Mudik Gratis 2025
Berita ekonomi terkini mencakup kemudahan penerbitan faktur pajak, insentif pajak di IKN, kajian ETF kripto oleh OJK, efisiensi anggaran Kementerian PPN/Bappenas, dan kepastian program mudik gratis 2025.
Kemudahan akses penerbitan faktur pajak hingga kepastian penyelenggaraan mudik gratis tahun depan menjadi sorotan utama berita ekonomi kemarin, Kamis (13/2). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan kabar baik bagi wajib pajak, sementara Kementerian Perhubungan memastikan program mudik gratis tetap berjalan meskipun ada efisiensi anggaran.
Kemudahan Penerbitan Faktur Pajak
DJP memberikan kabar gembira bagi wajib pajak dengan mengumumkan tiga jalur utama penerbitan faktur pajak. Wajib pajak kini dapat memanfaatkan Coretax, e-Faktur Client Desktop, dan e-Faktur Host-to-Host melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). Langkah ini diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem yang lebih efisien ini tentunya akan menghemat waktu dan sumber daya bagi para pelaku usaha.
Insentif Pajak di IKN
Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur juga menjadi pusat perhatian. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengumumkan insentif pajak bagi pelaku usaha yang menyewa properti di IKN. Pajak akan digratiskan selama dua tahun sebagai upaya untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di IKN. Insentif ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan perkembangan ekonomi di kawasan IKN yang baru.
OJK Kaji Potensi ETF Kripto
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji potensi exchange-traded fund (ETF) dengan aset kripto sebagai underlying-nya. Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa kajian ini dilakukan untuk melihat potensi dan risiko dari produk investasi tersebut. Kajian ini menunjukkan komitmen OJK dalam mengawasi perkembangan teknologi keuangan dan memastikan perlindungan konsumen.
Efisiensi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaporkan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 telah mengalami efisiensi. Anggaran tersebut kini menjadi Rp968,05 miliar. Efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien.
Mudik Gratis Tetap Digelar
Terakhir, kabar baik datang dari Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa Program Mudik Gratis Lebaran 2025 tetap akan dilaksanakan meskipun ada efisiensi anggaran di kementerian tersebut. Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap memberikan layanan mudik gratis bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Program ini sangat dinantikan setiap tahunnya dan membantu mengurangi beban biaya transportasi selama periode mudik Lebaran.
Kesimpulan
Berbagai perkembangan di sektor ekonomi Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik. Dari kemudahan administrasi perpajakan hingga komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan publik seperti mudik gratis, semua ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan ini akan sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.