Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
PSU di 24 Daerah: Komisi II DPR RI Gelar Evaluasi Sistem Pemilu

Komisi II DPR RI akan mengevaluasi putusan MK terkait PSU di 24 daerah, yang menunjukkan adanya ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu, guna memperbaiki sistem ke depan.

#planetantara
Unhas Perkuat Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Menuju 2025

Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun program kerja penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas hingga tahun 2025, menargetkan peningkatan kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Sumber Antara
Wacana Perbaikan Pendaftaran Siswa: Wakil Ketua MPR Desak Transparansi

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, mendesak perbaikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memastikan proses yang lebih transparan dan berkualitas, menanggapi masalah manipulasi alamat dan zonasi sekolah yang tidak merata.

MPR
Wacana Perbaikan Pendaftaran Siswa: Wakil Ketua MPR Desak Transparansi

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, mendesak perbaikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memastikan proses yang lebih transparan dan berkualitas, menanggapi masalah manipulasi alamat dan zonasi sekolah yang tidak merata.

MPR
Perludem Usul Integrasi UU Pemilu dan Pilkada Jadi Kitab Hukum Pemilu

Perludem mengusulkan penggabungan UU Pemilu dan Pilkada ke dalam satu Kitab Hukum Pemilu untuk mengatasi inkonsistensi aturan dan tumpang tindih regulasi yang berujung pada banyaknya uji materi di MK.

Perludem
Wamendagri: Revisi UU Pemilu Masih dalam Kajian Mendalam

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan revisi UU Pemilu masih dikaji menyeluruh oleh pemerintah, melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan berbagai aspek krusial demi sistem pemilu yang lebih baik.

Sumber Antara
DPR RI Bahas Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di Unair: Utamakan Keadilan dan Pemerataan

Komisi X DPR RI mengunjungi Universitas Airlangga (Unair) untuk membahas sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan transparan, dengan fokus pada jalur prestasi dan kesempatan bagi siswa dari daerah 3T.

#planetantara
Desain Ulang Pemilu: Minimalisir Pelanggaran HAM dan Bebani Penyelenggara

Pakar ilmu politik Unpad, Yusa Djuyandi, menilai desain ulang sistem pemilu serentak dapat meminimalisir pelanggaran HAM dan membebaskan penyelenggara pemilu dari beban kerja yang terlalu berat, dengan usulan pemilu nasional dan daerah dipisah dengan jeda

politik
UI Belum Putuskan Nasib Disertasi Bahlil Lahadalia

Universitas Indonesia (UI) belum memberikan keputusan resmi terkait kabar pembatalan disertasi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang tengah menjadi sorotan publik.

#planetantara
Efisiensi Pra-Penuntutan di Revisi KUHAP: Pakar Unej Soroti Ketidakefisiensian

Prof. Arief Amrullah dari Unej mengkritik lambannya proses pra-penuntutan dalam sistem hukum Indonesia dan menyarankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam revisi KUHAP.

konten ai
Sistem Praperadilan Indonesia: Pakar Hukum Nilai Perlu Perbaikan

Para pakar hukum menilai sistem praperadilan di Indonesia perlu perbaikan untuk melindungi masyarakat dan memastikan proses peradilan yang adil, khususnya terkait waktu persidangan, alat bukti, dan penetapan tersangka.

Penegakan Hukum
Wamenkumkum Tolak Konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP

Wakil Menteri Hukum dan HAM menolak konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP karena dinilai membebani hakim dan kurang efektif, mendorong perluasan dan penguatan sistem praperadilan.

#planetantara
Unhas Bedah RUU KUHAP: Sorot Independensi Polri dan Keseimbangan Kekuasaan

Fakultas Hukum Unhas menggelar lokakarya untuk membahas RUU KUHAP, fokus pada independensi Polri dan keseimbangan kekuasaan antara kepolisian dan kejaksaan demi penegakan hukum yang adil dan transparan.

#planetantara