Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Editor Sri Muryono
S
Reporter Sri Muryono
Syarat Utama Penerima KJP Plus: Terdaftar di DTKS, Nilai Rapor Bukan Prioritas Utama

Penerima KJP Plus tetap diprioritaskan bagi siswa tidak mampu dan terdaftar di DTKS DKI Jakarta, meskipun nilai rapor minimal 70 juga dipertimbangkan sebagai syarat tambahan.

Sumber Antara
Syarat Baru Penerima KJP Plus DKI Jakarta: Nilai Rapor Minimal 70

Dinas Pendidikan DKI Jakarta berencana menerapkan syarat nilai rapor minimal 70 untuk penerima KJP Plus mulai pencairan tahap 1 tahun 2025, kebijakan ini bertujuan memotivasi siswa agar rajin belajar, meskipun masih akan dikaji ulang.

konten ai
3000 Siswa DKI Jakarta Terancam Putus Sekolah Karena Syarat Nilai KJP Plus

Lebih dari 3000 siswa penerima KJP Plus di DKI Jakarta terancam putus sekolah akibat syarat nilai minimal 70, memicu perdebatan di DPRD DKI Jakarta antara Komisi E dan Dinas Pendidikan.

konten ai
3000 Siswa DKI Jakarta Terancam Putus Sekolah Karena Syarat Nilai KJP Plus

Lebih dari 3000 siswa penerima KJP Plus di DKI Jakarta terancam putus sekolah akibat syarat nilai minimal 70, memicu perdebatan di DPRD DKI Jakarta antara Komisi E dan Dinas Pendidikan.

konten ai
DPRD DKI Jakarta Minta Syarat Nilai KJP Plus Dicabut

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan mencabut syarat nilai minimal 70 untuk penerima KJP Plus karena dinilai tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan prinsip pemerataan pendidikan.

konten ai
Pendidikan Karakter, Kunci Bangun Kesadaran Lingkungan di Kalangan Pemuda

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia menekankan pentingnya pendidikan karakter untuk membangun kesadaran lingkungan di kalangan pemuda, mendorong gaya hidup berkelanjutan sejak dini.

#planetantara
Kampus Kelola Tambang? Wamendikbudristek Sarankan Kajian Mendalam

Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Wamendikbudristek) meminta kajian mendalam terkait usulan DPR agar kampus mendapat izin kelola tambang demi meningkatkan pendanaan, menekankan perlunya analisis komprehensif dan memperhatikan pra

Sumber Antara
Permenaker Baru: Perlindungan Lebih Baik untuk Pekerja Lewat JKK, JKM, dan JHT

Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 yang memperkuat perlindungan pekerja melalui peningkatan program JKK, JKM, dan JHT, termasuk perluasan cakupan dan kemudahan akses manfaat.

#planetantara
Analisis PP No. 6 Tahun 2025: Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Tantangannya

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menawarkan kompensasi lebih baik bagi pekerja yang terkena PHK, namun keberlanjutan pendanaan, pengawasan, dan efektivitas pelatihan perlu dikaji.

konten ai
Usulan Menteri PPPA: PR Sekolah Tanpa Gawai, Kurangi Ketergantungan Digital Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusulkan agar tugas sekolah diberikan secara manual, bukan lewat gawai, untuk mengurangi ketergantungan digital pada anak dan didukung rencana Kementerian Kominfo membatasi medsos anak.

Kemenpppa
Perlindungan Pekerja Optimal: Pemerintah Terbitkan PP JKP dan JKK

Pemerintah luncurkan PP Nomor 6 dan 7 Tahun 2025 untuk tingkatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta beri keringanan iuran bagi industri padat karya.

#planetantara
Kejati Aceh Sosialisasikan JMS: Tingkatkan Kesadaran Hukum Pelajar

Kejaksaan Tinggi Aceh sosialisasikan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di SMK Negeri 3 Banda Aceh untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah pelanggaran hukum di kalangan pelajar.

#planetantara
Kemenkum Kalsel: Perkuat Pemahaman Hukum Generasi Muda

Kemenkumham Kalsel adakan penyuluhan hukum di SMPN 1 Banjarmasin untuk 300 siswa, guna mencegah kekerasan dan kenakalan remaja serta membentuk generasi muda yang sadar hukum.

hukum