Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menjadikan Hardiknas 2025 sebagai momentum peningkatan layanan pendidikan berkualitas dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta, ditandai dengan program pemutihan ijazah.

Pemprov DKI Jakarta umumkan sistem SPMB 2025 untuk Penerimaan Murid Baru hampir sama dengan PPDB, namun dengan beberapa peningkatan dan perubahan jalur pendaftaran.

Pemprov DKI Jakarta menunggu pembahasan Ranperda Pendidikan oleh DPRD DKI yang mencakup sekolah gratis, wajib belajar 13 tahun, dan pembiayaan sekolah swasta gratis, demi menjamin akses pendidikan bagi semua anak di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, melantik 103 pejabat fungsional dan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan pendidikan di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta menetapkan batas waktu pengumpulan data ijazah tertahan dari sekolah swasta pada 30 April 2024 untuk program pemutihan ijazah yang melibatkan belasan ribu ijazah.

Pansus DPRD DKI Jakarta memastikan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan menjamin akses pendidikan yang layak bagi semua anak usia sekolah di Jakarta, termasuk anak berkebutuhan khusus dan yang bersekolah di madrasah serta pondok pesantren.

Anggota DPRD DKI Jakarta ungkap tren orang tua yang meninggalkan sekolah negeri demi sekolah swasta yang dianggap lebih berkualitas, memicu evaluasi program pendidikan di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta umumkan pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2025; dana SPP langsung didebet sekolah, dana personal dapat ditarik tunai terbatas.

Pemprov DKI Jakarta mencairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025 untuk 707.622 siswa, meningkat 126.000 penerima dibandingkan tahun lalu, dengan anggaran meningkat menjadi Rp3,2 triliun.

Gubernur DKI Jakarta menargetkan pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada 705 ribu penerima sebelum Lebaran 2025, termasuk tambahan 200 ribu penerima baru.