Vonis Direktur PT SIP Diperberat: 10 Tahun Penjara Kasus Korupsi Timah

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Direktur PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), MB Gunawan, menjadi 10 tahun penjara terkait kasus korupsi timah senilai Rp300 triliun.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada MB Gunawan, Direktur PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Vonis ini dibacakan pada Senin di Jakarta dan merupakan peningkatan dari vonis sebelumnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini melibatkan pembelian bijih timah dari pertambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah, yang berlangsung antara tahun 2015 hingga 2022.

Hakim Ketua Teguh Harianto menyatakan bahwa putusan ini mengakomodasi permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan terdakwa. Meskipun hukuman penjara diperberat, pidana denda tetap sebesar Rp500 juta, dengan subsider 6 bulan penjara jika denda tidak dibayar. Masa penangkapan dan penahanan MB Gunawan dikurangkan dari total masa hukuman, dan yang bersangkutan tetap ditahan.

Putusan PT DKI Jakarta ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 30 Desember 2024 yang menjatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta (subsider 4 bulan penjara) kepada MB Gunawan. Perbuatan MB Gunawan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus korupsi timah yang melibatkan MB Gunawan telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat signifikan, mencapai Rp300 triliun. Kerugian tersebut terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta mencapai Rp2,28 triliun. Kedua, kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah mencapai Rp26,65 triliun. Ketiga, dan yang paling besar, kerugian lingkungan mencapai Rp271,07 triliun.

Besarnya kerugian negara ini menunjukkan dampak serius dari praktik korupsi dalam sektor pertambangan. Hal ini juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas dan efektif untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang. Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan memulihkan kepercayaan publik.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan menjadi peringatan bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik serupa. Penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu merupakan kunci dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Proses hukum ini juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan sumber daya alam sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kerugian negara.

• Peningkatan pengawasan dan transparansi dalam proses perizinan dan pengelolaan pertambangan.
• Penguatan sistem pelaporan dan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.
• Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi pertambangan.
• Peningkatan kerjasama antar lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor pertambangan.

Dengan adanya putusan ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat.