Wagub Sumut Desak Percepatan Revisi RTRW: Investasi Rp5 Triliun Terancam!

Wagub Sumut, Surya, mendesak percepatan revisi RTRW Provinsi Sumut untuk mendukung target investasi Rp5 triliun dan menghindari ketidakpastian dunia usaha.

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut), Musa Rajekshah, memberikan instruksi tegas kepada jajarannya untuk segera mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumut. Hal ini disampaikan usai beliau mengikuti rapat koordinasi (rakor) penyelenggaraan pemerintahan daerah di Medan, Senin, 17 Maret 2024. Percepatan revisi RTRW ini dinilai krusial untuk menunjang target investasi dan perkembangan ekonomi daerah.

Dalam rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara daring, Wagub Surya mempertanyakan progres revisi RTRW Sumut. Beliau mendapatkan informasi bahwa RTRW Sumut telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) dan sedang dalam proses revisi. Namun, beliau menekankan pentingnya percepatan proses tersebut mengingat target investasi yang dicanangkan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Target investasi yang dipatok Gubernur Bobby Nasution mencapai Rp5 triliun dalam lima tahun ke depan. Wagub Surya menegaskan bahwa tercapainya target tersebut sangat bergantung pada penyelesaian revisi RTRW. "Jadi kalau RTRW tidak selesai, tidak akan mungkin investasi bisa tercapai. Saya minta setelah rapat ini dikoordinasikan secepatnya," tegas Wagub Surya.

Proses revisi RTRW Provinsi Sumut telah berjalan sejak Juli 2024. Wagub Surya menekankan pentingnya mengejar ketertinggalan dan memastikan proses revisi berjalan dengan lancar dan cepat. Beliau meminta semua instansi terkait untuk berkoordinasi dan saling mendukung agar revisi RTRW dapat diselesaikan sesuai target.

Revisi RTRW ini bukan hanya sekadar pembaruan dokumen, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan ruang wilayah. Dengan RTRW yang terupdate, investasi akan lebih mudah masuk ke Sumut karena adanya kejelasan peruntukan lahan.

Kejelasan peruntukan lahan yang diatur dalam RTRW akan mengurangi risiko konflik agraria dan mempermudah proses perizinan. Hal ini akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Utara dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Mendagri Tito Karnavian dalam rakor tersebut juga menjelaskan tentang nota kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Nota kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan tugas dan fungsi dalam pengelolaan agraria, tata ruang, dan informasi geospasial.

Nota kesepahaman ini mencakup 10 aspek, termasuk percepatan pendaftaran tanah aset, pencegahan permasalahan agraria dan tata ruang, dukungan pelaksanaan program strategis nasional, dan percepatan penyelesaian rencana tata ruang. Sinergi antar kementerian ini sangat penting untuk memastikan terlaksananya revisi RTRW secara efektif dan efisien.

Mendagri Tito Karnavian juga menekankan pentingnya RTRW dalam menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha. "Rencana tata ruang wilayah atau RTRW sangat krusial karena mengatur tentang posisi di mana ruang hijau, mana ruang permukiman, mana ruang untuk umum, dan termasuk untuk kepentingan nasional seperti transmigrasi," jelas Mendagri Tito.

Ketiadaan RTRW yang jelas akan menyebabkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan mempersulit penerbitan online single submission (OSS). Oleh karena itu, Mendagri berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera menyusun dan merevisi RTRW serta melanjutkan dengan rencana detail tata ruang (RDTR).

Percepatan revisi RTRW Provinsi Sumut merupakan langkah penting untuk mendukung target investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi antar instansi dan kementerian sangat diperlukan untuk memastikan proses revisi berjalan lancar dan menghasilkan RTRW yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan RTRW yang jelas dan terupdate, Sumatera Utara dapat menarik lebih banyak investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.