LIVE

Wajib Pasang VMS: KKP Jelaskan Alasan dan Aturannya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewajibkan kapal perikanan memasang Vessel Monitoring System (VMS) untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan, mencegah praktik ilegal, dan meningkatkan keselamatan.

vms
Wajib Pasang VMS: KKP Jelaskan Alasan dan Aturannya (©planet.merdeka.com)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru-baru ini menegaskan kewajiban pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) pada seluruh kapal perikanan. Kebijakan ini bertujuan untuk pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menjelaskan hal tersebut dalam keterangan pers di Jakarta.

Mengapa VMS Diperlukan? Implementasi VMS sejalan dengan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) atau Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab. Negara-negara di dunia diamanatkan untuk mengelola sumber daya perikanan secara lestari. VMS menjadi alat penting dalam Monitoring Control and Surveillance (MCS) untuk mencegah praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).

Manfaat VMS bagi Keamanan dan Kepatuhan Direktur Pengendalian dan Operasi Armada KKP, Saiful Umam, menambahkan bahwa VMS tak hanya memastikan kepatuhan operasional kapal, tetapi juga memberikan informasi near real-time tentang posisi, aktivitas, dan identitas kapal. Hal ini krusial untuk penanganan cepat jika terjadi kecelakaan, hilang kontak, atau aktivitas penangkapan ikan ilegal. Sistem ini memungkinkan pengawasan yang efektif, mengingat tidak mungkin memantau setiap kapal secara manual.

Manfaat Lain VMS Selain aspek pengawasan, VMS juga memberikan manfaat bagi pemilik kapal. Data yang terekam mendukung persyaratan ekspor hasil perikanan, khususnya terkait traceability atau ketertelusuran produk. Pemilik kapal juga bisa memantau aktivitas awak kapal untuk mencegah kecurangan. Lebih lanjut, harga perangkat VMS kini telah diturunkan menjadi sekitar Rp7-8 juta per unit, dari sebelumnya Rp12-18 juta, untuk mendorong adopsi yang lebih luas.

Aturan Transisi dan Masa Tenggang Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP, Ukon Ahmad Furkon, menjelaskan aturan transisi dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024. Pemasangan VMS diwajibkan bagi kapal yang beroperasi di atas 12 mil laut dan mengajukan migrasi izin setelah surat edaran terbit, dengan tenggat waktu hingga 31 Desember 2025. Kapal yang telah bermigrasi sebelum surat edaran terbit harus memasang dan mengaktifkan VMS sejak 1 Januari 2025. Untuk kapal dengan izin daerah, kewajiban ini belum berlaku.

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa kebijakan Penangkapan Ikan Terukur bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menjaga kelestarian ekosistem. KKP terus memantau dan mengkaji penerapan kebijakan ini untuk mewujudkan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan menyejahterakan.

Kesimpulan Pemasangan VMS merupakan langkah penting KKP dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, mencegah praktik IUU Fishing, dan meningkatkan keselamatan di laut. Aturan transisi yang diberikan memberikan waktu bagi para pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan ini.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Evi Ratnawati
E
Reporter Evi Ratnawati
KKP Perkuat Perlindungan Pekerja Kapal Perikanan: Jaminan Kesejahteraan dan Kepastian Hukum

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan perlindungan pekerja kapal perikanan melalui revisi peraturan dan kerjasama antar kementerian untuk memastikan kesejahteraan dan kepastian hukum, serta menekan pelanggaran ketenagakerjaan.

Kesejahteraan Nelayan
KKP Tindak Tegas Kapal Lakukan Alih Muat Ilegal di Laut Aru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindak tegas kapal ikan yang melanggar aturan alih muat ikan di Laut Aru, mengancam keberlanjutan pengelolaan perikanan Indonesia.

#planetantara
KKP Perketat Pengawasan Alat Tangkap Ikan demi Kesejahteraan Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan pengawasan alat tangkap ikan untuk melindungi nelayan kecil dari dampak alat tangkap ilegal dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut.

#planetantara
KKP Perketat Pengawasan Alat Tangkap Ikan demi Kesejahteraan Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan pengawasan alat tangkap ikan untuk melindungi nelayan kecil dari dampak alat tangkap ilegal dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut.

#planetantara
KKP Sita Dua Kapal Ikan Ilegal di Laut Aru: Modifikasi Alat Tangkap Jadi Masalah Utama

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan dua kapal ikan Indonesia di Laut Aru karena modifikasi alat tangkap yang melanggar aturan, memicu konflik dengan nelayan dan berpotensi merusak ekosistem laut.

konten ai
KKP Lanjutkan Sanksi PT CPS: Langgar Aturan Pemanfaatan Ruang Laut Kepulauan Seribu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melanjutkan sanksi administratif terhadap PT CPS karena terbukti melanggar aturan pemanfaatan ruang laut di Kepulauan Seribu, Jakarta, dengan melakukan pembangunan tanpa izin di Pulau Biawak dan Pulau Kudus Lempeng

konten ai
Nelayan Muara Angke Tolak Wajib VMS: Beban Berat di Tengah Ketidakpastian Hasil Laut

Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, menolak aturan wajib VMS karena dinilai memberatkan secara ekonomi dan teknologi, mengancam penghidupan mereka yang sudah sulit.

#planetantara
KKP Tanam Ribuan Pohon untuk Mitigasi Bencana Pesisir

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanam ribuan pohon cemara laut di Pangandaran dan Tanggamus untuk memperkuat mitigasi bencana pesisir dan melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan jangka panjang.

#planetantara
KKP Perkuat Masyarakat Hukum Adat untuk Kelola Laut Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberdayakan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pengelolaan laut berkelanjutan melalui berbagai program pendampingan dan bantuan, sejalan dengan UU No. 27/2007 dan UU No. 6/2023.

KKP
KKP Usut Profesional Kasus Pagar Laut Tangerang: Denda dan Proses Hukum Menanti Pelaku

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyelidiki secara profesional dan transparan kasus pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, dengan ancaman denda dan proses hukum bagi pelakunya.

pagarlaut
KKP Pastikan Penyelidikan Pagar Laut 30 Km di Tangerang Berlanjut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan penyelidikan kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang terus berlanjut, dengan dua nelayan telah diperiksa dan sanksi tegas menanti pelaku.

KKP
KKP Pastikan Penindakan Pagar Laut Tangerang Sesuai Aturan, Praperadilan Ditolak

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan penindakan terhadap pagar laut di Tangerang sesuai aturan dan telah memenangkan praperadilan terkait kasus tersebut.

#planetantara
KKP Paksa PT TRPN Bongkar Pagar Laut Ilegal di Bekasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengkonfirmasi pelanggaran KKPRL oleh PT TRPN di Bekasi, Jawa Barat, dan meminta perusahaan tersebut membongkar pagar laut ilegal serta membayar denda administratif.

Sumber Antara