Wali Kota Banjarbaru Dorong Warga Taat Pajak Demi Anggaran Daerah

Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, mendorong peningkatan kesadaran warga untuk membayar pajak guna menutupi dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat dan menjaga kemandirian daerah.

Banjarbaru, Kalimantan Selatan - Wali Kota Banjarbaru, Muhammad Aditya Mufti Ariffin, meluncurkan seruan kepada warga untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada pengurangan dana transfer ke daerah.

"Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan pada APBD. Oleh karena itu, kami mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan kewajiban membayar pajak," jelas Aditya dalam sebuah pernyataan di Banjarbaru baru-baru ini. Ia menekankan pentingnya partisipasi warga dalam menopang keuangan daerah.

Aditya menjelaskan lebih lanjut bahwa efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak pada penurunan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana transfer lainnya ke daerah. Dengan kesadaran membayar pajak yang tinggi dari warga, dampak negatif efisiensi anggaran ini dapat dikurangi.

Gerakan sadar pajak ini difokuskan pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Aditya mengungkapkan apresiasinya terhadap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang aktif mendorong kesadaran warga dalam membayar PBB-P2.

Kota Banjarbaru, yang dikenal sebagai Kota Idaman, menunjukkan tren positif dalam kepatuhan warga membayar PBB-P2. Selama tiga tahun berturut-turut, realisasi pendapatan PBB-P2 melampaui target. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 115 persen, sementara tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencapai 114 persen.

Prestasi ini menunjukkan kesadaran tinggi warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, Aditya menekankan pentingnya konsistensi dan peningkatan lebih lanjut mengingat beban belanja daerah yang terus meningkat dan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan.

Aditya berharap, gerakan sadar pajak ini tidak hanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mendorong kemandirian Banjarbaru. Dengan PAD yang kuat, Banjarbaru akan berkurang ketergantungannya pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Ia mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pengusaha, dan masyarakat untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini penting untuk membangun Banjarbaru yang mandiri dan mampu membiayai pembangunan daerah tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

"Meningkatkan PAD adalah kunci kemandirian daerah. Kita harus mengurangi ketergantungan pada DAU dan DAK," tegas Aditya. Ia optimistis, dengan kesadaran dan partisipasi aktif warga, Banjarbaru dapat mencapai tujuan tersebut.

Peningkatan kesadaran warga dalam membayar pajak menjadi kunci penting bagi keberlangsungan pembangunan di Banjarbaru. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, Kota Idaman dapat tetap berjaya dan mandiri meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan Banjarbaru yang lebih maju dan sejahtera.