Efisiensi Anggaran Kementerian Kominfo: Tantangan atau Peluang?
Menteri Kominfo Meutya Hafid menyatakan kebijakan efisiensi anggaran 2025 senilai Rp4,49 triliun (58,17%) justru membuka peluang kolaborasi dan optimalisasi program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 ternyata disambut positif oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menteri Kominfo, Meutya Hafid, mengatakan bahwa kebijakan ini bukan menjadi beban, melainkan tantangan menarik untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Hal tersebut disampaikannya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (04/02).
Meutya menekankan dukungan penuh kementeriannya terhadap kebijakan efisiensi tersebut. Ia menjelaskan bahwa Kominfo telah dan akan terus berupaya mencari strategi tepat untuk memastikan program digitalisasi tetap berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Beberapa langkah yang diambil termasuk memprioritaskan program, melakukan refocusing anggaran, serta meninjau ulang program kerja yang sudah ada.
Salah satu fokus utama Kominfo adalah mencari kemitraan baru dan menerapkan prinsip kerja sama serta kolaborasi dalam setiap program. Meutya memberikan contoh efisiensi yang dilakukan, seperti pengurangan anggaran ATK hingga 90 persen. Meskipun masih perlu dievaluasi, langkah ini menunjukkan potensi besar penghematan anggaran yang dapat dicapai.
Lebih lanjut, Kominfo mengusulkan efisiensi pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp4,49 triliun atau 58,17 persen, sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Ismail, menjelaskan bahwa awalnya pagu anggaran Kominfo tahun 2025 disetujui sebesar Rp7,73 triliun (berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-867/MK.02/2024).
Setelah dilakukan efisiensi, anggaran yang dapat digunakan Kominfo pada tahun 2025 menjadi Rp3,23 triliun. Ini menunjukkan komitmen kuat Kominfo untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran. Meskipun terdapat pengurangan anggaran yang signifikan, Kominfo optimis dapat tetap menjalankan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan adanya efisiensi anggaran, Kominfo berfokus pada optimalisasi program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Kolaborasi dan kemitraan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.
Kesimpulannya, kebijakan efisiensi anggaran bagi Kementerian Kominfo bukan merupakan hambatan, melainkan sebuah peluang untuk berinovasi, meningkatkan kolaborasi, dan mengarahkan anggaran pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tetap menjadi prioritas utama.