SAMAN Percepat Penanganan Konten Negatif di Ruang Digital Indonesia

Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) di Indonesia terbukti efektif mempercepat penanganan konten negatif di ruang digital, meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaporkan keberhasilan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) dalam mempercepat penanganan laporan konten negatif di Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kominfo, Alexander Sabar, menyatakan bahwa sejak diterapkannya SAMAN pada Februari 2025, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia merespon lebih cepat permintaan pemerintah untuk menindaklanjuti laporan konten negatif. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam perlindungan masyarakat di ruang digital.

Menurut Alexander, "Saat ini sudah berjalan, dan platform-platform bisa memenuhi apa yang kita minta ketika ada aduan konten di situ, mereka bisa langsung memenuhi permintaan kita." Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat lalu. Penerapan SAMAN menandai langkah tegas pemerintah dalam memberantas konten-konten berbahaya yang beredar di internet.

Lebih dari dua pekan berjalan, SAMAN terbukti efektif dalam mempercepat proses penghapusan konten negatif. Sistem ini memberikan dampak positif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di dunia maya. Kominfo mencatat kepatuhan tinggi dari PSE dalam menjalankan mekanisme SAMAN, menunjukkan keseriusan platform digital dalam menjaga lingkungan digital yang sehat dan aman.

SAMAN dirancang untuk menangani berbagai jenis konten negatif, termasuk pornografi anak, pornografi, terorisme, perjudian online, aktivitas keuangan ilegal (seperti pinjaman online ilegal), serta peredaran makanan, obat, dan kosmetik ilegal. Sistem ini bekerja dengan memberikan notifikasi berupa surat perintah kepada PSE yang terbukti menayangkan konten melanggar.

Tahapan penindakan SAMAN dimulai dengan surat perintah takedown. PSE diwajibkan menghapus akses ke URL yang tercantum dalam surat perintah tersebut. Jika tidak diindahkan, PSE akan menerima Surat Teguran 1 (ST1), yang mewajibkan penghapusan konten agar tidak berlanjut ke Surat Teguran 2 (ST2).

Kegagalan memenuhi ST1 akan berujung pada ST2, yang mengharuskan PSE mengajukan Surat Komitmen Pembayaran Denda Administratif. Jika ST2 juga diabaikan, maka PSE akan menerima ST3, sebagai langkah terakhir sebelum sanksi pemutusan akses atau pemblokiran layanan di Indonesia diterapkan.

Kecepatan respon menjadi poin penting dalam SAMAN. Notifikasi kepada PSE diberikan dalam waktu 1x24 jam untuk konten tidak mendesak dan 1x4 jam untuk konten mendesak. Sistem ini dirancang untuk memastikan kepatuhan dan memberikan efek jera bagi PSE yang melanggar.

Alexander Sabar menegaskan bahwa selama bulan Februari 2025, semua PSE di Indonesia menunjukkan kepatuhan terhadap SAMAN. Tidak ada PSE yang terbukti membandel dan menolak perintah untuk menghapus konten negatif. "Selama bulan Februari ini, enggak ada yang bandel sih, semuanya langsung memenuhi," ujar Alexander. Hal ini menunjukkan kesuksesan awal penerapan SAMAN dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

Penerapan SAMAN merupakan langkah strategis pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif konten berbahaya di internet. Dengan meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan konten negatif, SAMAN diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pengguna internet di Indonesia. Sistem ini juga memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam proses penindakan pelanggaran konten online.

Keberhasilan SAMAN dalam mendorong kepatuhan PSE menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan platform digital dalam menjaga keamanan siber. Dengan adanya mekanisme yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan akan semakin banyak PSE yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan digital yang bertanggung jawab dan aman.

Ke depan, pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi efektivitas SAMAN serta melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan sistem ini tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan konten digital.