129 Siswa Berebut 100 Kursi Sekolah Rakyat Temanggung, Seleksi Ketat Cegah KKN
Sebanyak 129 calon siswa mendaftar Sekolah Rakyat di Temanggung, Jawa Tengah, namun hanya 100 siswa yang akan diterima setelah melewati seleksi ketat untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sebanyak 129 calon siswa telah mendaftar di Sekolah Rakyat Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pendaftaran yang ditutup pada 30 April 2025 ini menyisakan 100 kursi bagi siswa yang beruntung. Proses penerimaan siswa baru ini diawasi ketat untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kepala Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Dewi Suhartini, menjelaskan bahwa awalnya Sekolah Rakyat hanya merencanakan menerima 50 siswa. Namun, atas arahan Presiden, kuota tersebut dinaikkan menjadi 100 siswa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di Temanggung.
Proses seleksi yang ketat melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), aparat desa, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penerimaan siswa. Beliau juga mengajak wartawan untuk ikut serta mengawasi proses seleksi ini.
Seleksi Ketat dan Fasilitas Lengkap Sekolah Rakyat
Dewi Suhartini memastikan bahwa Sentra Terpadu Kartini telah menyiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk menampung 100 siswa. Fasilitas tersebut meliputi ruang kelas, asrama, lapangan olahraga (tenis dan futsal), area upacara, ruang makan, dan tempat cuci yang terpisah untuk putra dan putri.
Selain itu, sekolah juga dilengkapi dengan laboratorium IPA, perpustakaan, ruang komputer, ruang bahasa, dan ruang ekstrakurikuler. Sekolah Rakyat Temanggung berkomitmen untuk memfasilitasi pengembangan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
Proses seleksi saat ini masih berlangsung, dengan fokus utama pada pemeriksaan kesehatan calon siswa. Hal ini untuk memastikan bahwa siswa yang diterima benar-benar dalam kondisi sehat dan siap mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat.
Pengawasan Pencegahan KKN
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan siswa Sekolah Rakyat. Beliau menyatakan bahwa pengawasan yang ketat bertujuan untuk mencegah praktik KKN dan memastikan bahwa siswa yang diterima adalah mereka yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria kemiskinan.
Pengawasan melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping PKH, RT/RW, kepala desa/lurah, kepala sentra, dan BPS. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam memastikan bahwa siswa yang diterima di Sekolah Rakyat memang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Mensos juga mengajak media untuk turut mengawasi proses seleksi ini. Beliau meminta informasi jika ditemukan adanya siswa yang tidak layak namun diterima. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dan fasilitas yang memadai, diharapkan Sekolah Rakyat di Temanggung dapat memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak kurang mampu dan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Proses seleksi yang transparan dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan program ini.
