Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

UMKM Biak Numfor Prioritas di E-Katalog Pengadaan Barang Pemkab
UMKM Biak Numfor Prioritas di E-Katalog Pengadaan Barang Pemkab

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memprioritaskan produk UMKM lokal untuk masuk dalam e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah, membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal.

Kemenag Kotim Dampingi Puluhan UMKM Akses Sertifikasi Halal
Kemenag Kotim Dampingi Puluhan UMKM Akses Sertifikasi Halal

Kemenag Kotim, bekerja sama dengan BI dan IAIN Palangka Raya, memberikan edukasi dan pendampingan kepada puluhan pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal untuk produk makanan mereka.

BPJPH dan PIP Jalin Kerja Sama: 1000 Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM
BPJPH dan PIP Jalin Kerja Sama: 1000 Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) berkolaborasi memberikan 1000 kuota sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan global.

Pemkot Pekalongan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM
Pemkot Pekalongan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM

Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen mendukung UMKM dengan memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal gratis selama dua hari, 21-22 April 2025, guna meningkatkan daya saing di pasar yang semakin luas.

NTB Dorong 100 UMKM Raih Sertifikasi Halal, Sasar Pasar Ekspor Global
NTB Dorong 100 UMKM Raih Sertifikasi Halal, Sasar Pasar Ekspor Global

Pemerintah NTB mendorong 100 UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal pada tahun ini, guna meningkatkan daya saing dan menembus pasar ekspor produk halal global.

BI NTT Bina 42 UMKM Menuju Kemandirian Ekonomi
BI NTT Bina 42 UMKM Menuju Kemandirian Ekonomi

Bank Indonesia NTT telah membina 42 UMKM selama lima tahun terakhir untuk mencapai kemandirian ekonomi, dengan fokus pada sertifikasi halal dan peningkatan daya saing.

Ikan Tuna Jayapura: Potensi Besar, Dorongan Pemkab Jadi Produk Unggulan Nasional
Ikan Tuna Jayapura: Potensi Besar, Dorongan Pemkab Jadi Produk Unggulan Nasional

Pemkab Jayapura mendorong pengolahan ikan tuna sebagai produk unggulan kelautan, memanfaatkan potensi melimpah dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pelatihan, bantuan, dan akses pasar.

Pemkab Jayapura Dorong Sertifikasi Produk Olahan Makanan UMKM di 2025
Pemkab Jayapura Dorong Sertifikasi Produk Olahan Makanan UMKM di 2025

Pemerintah Kabupaten Jayapura mendorong sertifikasi produk olahan makanan UMKM pada tahun 2025 untuk meningkatkan daya saing dan jangkauan pasar, dengan target 50 persen pelaku UMKM tersertifikasi.

Industri Lokal Jayapura Dorong Sertifikasi Halal untuk Tingkatkan Daya Saing
Industri Lokal Jayapura Dorong Sertifikasi Halal untuk Tingkatkan Daya Saing

Pemerintah Kabupaten Jayapura mendorong industri lokal, khususnya pengolahan ikan tuna, sagu, dan kakao, untuk mendapatkan sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing di pasar nasional dan internasional.

40 Pelaku Usaha Sabang Raih Sertifikat Halal, Dorong Perekonomian Lokal
40 Pelaku Usaha Sabang Raih Sertifikat Halal, Dorong Perekonomian Lokal

Pemerintah Kota Sabang telah menyerahkan 40 sertifikat halal kepada pelaku usaha lokal pada tahun 2024, sebuah langkah untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan membuka akses pasar yang lebih luas.

UMKM Biak Numfor Dapat Pendampingan Sertifikasi Halal
UMKM Biak Numfor Dapat Pendampingan Sertifikasi Halal

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, melalui Diskop dan Disperindag, memberikan pendampingan kepada 4000 UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH hingga tahun 2025, guna mendorong perekonomian lokal.

Sertifikasi Halal Gratis untuk Ribuan UMKM Lombok Timur
Sertifikasi Halal Gratis untuk Ribuan UMKM Lombok Timur

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memfasilitasi ribuan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis pada tahun 2024 melalui program Kementerian Koperasi dan UKM, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kepatuhan terhadap regulasi.