Badung Tingkatkan Layanan Pegawai lewat Rakor Kepegawaian 2025

BKPSDM Badung menggelar Rapat Koordinasi Kepegawaian 2025 untuk meningkatkan pelayanan kepada ASN dan non-ASN di Kabupaten Badung, Bali, melalui penyelarasan persepsi dan pemanfaatan media sosial.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung, Bali, baru-baru ini mengadakan Rapat Koordinasi Kepegawaian Tahun 2025. Rakor ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN di wilayah tersebut. Kegiatan yang digelar di Mangupura ini menjadi sorotan karena komitmen nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan efektivitas kerja para pegawainya.

Kepala BKPSDM Badung, I Gede Wijaya, menjelaskan bahwa rakor ini merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan layanan kepegawaian. "Pada dasarnya kegiatan ini adalah komitmen kami untuk meningkatkan layanan yang kami berikan kepada pegawai ASN dan non-ASN di Kabupaten Badung," ujarnya. Selain itu, rakor juga bertujuan menyelaraskan pemahaman tentang peraturan kepegawaian terbaru.

Rakor tahunan ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Badung. Peserta terdiri dari sekretaris dan kepala sub bagian kepegawaian atau pihak yang bertanggung jawab atas urusan kepegawaian di masing-masing instansi. Hal ini penting untuk memastikan semua pihak memahami dan menerapkan peraturan yang sama.

Menurut I Gede Wijaya, rakor ini berfungsi sebagai wadah interaksi dan berbagi informasi. "Kegiatan ini menjadi media interaksi bagi rekan-rekan di setiap perangkat daerah untuk mendapatkan informasi tentang peraturan kepegawaian yang baru," tambahnya. Dengan demikian, diharapkan keseragaman penerapan peraturan dan penyelesaian masalah kepegawaian dapat berjalan lebih efektif.

BKPSDM Badung tidak hanya mengandalkan rakor untuk mensosialisasikan peraturan kepegawaian. Mereka juga memanfaatkan media sosial, seperti Instagram dan Facebook, sebagai saluran informasi tambahan. "Kami seringkali memanfaatkan media sosial...untuk mensosialisasikan ketentuan baru," jelas Wijaya. Strategi ini memungkinkan penyampaian informasi yang lebih cepat dan luas kepada para pegawai.

Selain media sosial, BKPSDM juga menyediakan saluran komunikasi lain, seperti grup WhatsApp dan email, untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi kendala yang dialami para pegawai. Responsif terhadap pertanyaan dan keluhan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan pelayanan.

Dengan berbagai upaya tersebut, BKPSDM Badung berharap dapat meningkatkan kepuasan layanan kepegawaian. "Kami berharap unit yang melayani kepegawaian dapat mengatasi permasalahannya lebih cepat, tepat dan jelas dalam memberi pelayanan kepada ASN dan non-ASN di Kabupaten Badung," harap I Gede Wijaya. Targetnya adalah pelayanan yang lebih efisien dan responsif.

Kesimpulannya, Rapat Koordinasi Kepegawaian 2025 yang diselenggarakan BKPSDM Badung merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kepegawaian di Kabupaten Badung. Kombinasi rakor, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya menunjukkan komitmen nyata untuk memberikan pelayanan yang prima dan responsif bagi seluruh pegawai.