Banda Aceh Cabut Larangan Buka Tempat Hiburan Selama Ramadhan
Forkopimda Kota Banda Aceh mencabut larangan operasional tempat hiburan selama Ramadhan 1446 H setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan dinamika sosial, meskipun patroli Satpol PP/WH tetap ditingkatkan.
Pemerintah Kota Banda Aceh secara resmi membatalkan larangan operasional tempat hiburan seperti rental playstation/game online dan biliar selama bulan Ramadhan 1446 H. Keputusan ini diumumkan pada Kamis, 27 Februari, setelah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banda Aceh mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan dinamika sosial yang berkembang. Juru Bicara Pemerintah Kota Banda Aceh, Illiza-Afdhal Tomi Mukhtar, menjelaskan bahwa Wali Kota mendengarkan aspirasi masyarakat untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, agar ibadah puasa tetap khidmat dan syiar Ramadhan tetap semarak, sembari tetap memperhatikan kelangsungan usaha.
Meskipun demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP/WH) akan tetap meningkatkan patroli untuk mencegah pelanggaran syariat Islam selama bulan Ramadhan. Tomi Mukhtar menekankan bahwa petugas WH akan bekerja secara profesional, mengedepankan tindakan preventif, namun tetap akan menindak tegas para pelanggar. Harapannya, pelaku usaha hiburan dapat menjalankan usahanya dengan tetap menghormati dan menjaga syariat Islam, menaati peraturan perundang-undangan dan Qanun Syariat Islam yang berlaku.
Sebelumnya, pada 24 Februari, Forkopimda Banda Aceh mengeluarkan seruan bersama yang melarang berbagai kegiatan hiburan seperti karaoke, biliar, playstation/game online, dan hiburan lainnya selama Ramadhan. Namun, seruan tersebut direvisi. Forkopimda kini mengizinkan operasional tempat hiburan dengan catatan tetap menjaga nilai-nilai syariat Islam, tradisi, dan kearifan lokal, serta tidak mengganggu kekhusyukan ibadah selama bulan Ramadhan. Beberapa seruan lain tetap berlaku, seperti larangan penjualan makanan dan minuman dari waktu imsak hingga pukul 16.30 WIB, dan penghentian operasional usaha dari waktu salat Isya hingga selesai salat Tarawih. Usaha diizinkan beroperasi kembali antara pukul 21.30 WIB hingga 24.00 WIB.
Kebijakan Baru: Keseimbangan Ekonomi dan Nilai-nilai Sosial
Keputusan Forkopimda Banda Aceh yang mencabut larangan operasional tempat hiburan disambut positif oleh pelaku usaha. Mulkan Atahillah, salah satu pengusaha rental playstation di Banda Aceh, mengapresiasi kebijakan tersebut. Ia menilai keputusan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh memahami pentingnya keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan nilai-nilai sosial di masyarakat. Ia juga memuji program “Kota Kolaborasi” yang dijalankan oleh Illiza-Afdhal, yang menurutnya membuka ruang dialog dengan pelaku usaha dan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai aspek.
Dengan kebijakan ini, Mulkan berharap dapat terus berkontribusi pada perekonomian kota, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan hiburan sehat bagi masyarakat. Ia juga berkomitmen untuk menghormati nilai-nilai Ramadhan dengan menerapkan aturan operasional yang bijak, seperti menyesuaikan jam buka dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Harapannya, roda perekonomian di sektor hiburan dan kreatif tetap berjalan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap bulan suci Ramadhan.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyeimbangkan aspek keagamaan dan ekonomi. Pemerintah berupaya menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan ibadah Ramadhan, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tetap menjalankan kegiatan ekonomi mereka. Pendekatan yang lebih inklusif ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan menciptakan harmoni sosial di tengah masyarakat Banda Aceh selama bulan Ramadhan.
Patroli Satpol PP/WH Tetap Ditingkatkan
Meskipun larangan operasional tempat hiburan telah dicabut, Pemerintah Kota Banda Aceh tetap meningkatkan patroli Satpol PP/WH untuk memastikan tidak ada pelanggaran syariat Islam selama bulan Ramadhan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan agama tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Patroli yang lebih intensif diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan menjaga ketertiban umum selama bulan suci.
Dengan adanya peningkatan patroli, diharapkan pelaku usaha dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Mereka diharapkan untuk tetap menaati peraturan yang berlaku dan menghormati nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat Banda Aceh. Dengan demikian, bulan Ramadhan dapat dijalani dengan khusyuk dan damai bagi seluruh warga.
Pendekatan yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh ini menunjukkan upaya untuk mencari titik temu antara pelaksanaan ibadah dan aktivitas ekonomi. Dengan adanya dialog dan komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha, diharapkan dapat tercipta solusi yang saling menguntungkan dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.
Langkah ini juga menunjukkan pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam penerapan kebijakan, terutama dalam konteks masyarakat yang plural dan dinamis seperti di Banda Aceh. Pemerintah diharapkan dapat terus beradaptasi dan responsif terhadap aspirasi masyarakat agar kebijakan yang dikeluarkan dapat diterima dan dipatuhi oleh semua pihak.
Kesimpulan
Pembatalan larangan operasional tempat hiburan di Banda Aceh selama Ramadhan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan aspek keagamaan dan ekonomi, serta pentingnya dialog dan komunikasi dalam pengambilan kebijakan. Dengan tetap meningkatkan patroli Satpol PP/WH, diharapkan tercipta suasana yang kondusif bagi ibadah dan aktivitas ekonomi masyarakat.
